APBD Perubahan Kabupaten Bandung Naik 1 T

Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna saat menandatangi dokomen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Bandung tahun 2021, di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Rabu (29/9).

WARTAPARAHYANGAN.COM

BANDUNG – Ada kenaikan anggaran lebih dari Rp1 trilun pada RAPBD Perubahan Kabupaten Bandung. Yaitu, dari awalnya Rp4,6 triliun menjadi Rp5,78 triliun. Angka tersebut berasal dari dana bagi hasil, dana pendapatan, dan dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Penjelasan tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna seusai mengikuti rapat paripurna penetapan anggaran perubahan DPRD Kabupaten Bandung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Rabu (29/9)

Ia menyebut anggaran tersebut akan difokuskan untuk mengurangi tingkat kemiskinan daerah, sebab dari hasil rapat koordinasi dengan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan bahwa Kabupaten Bandung masuk kedalam kategori miskin ekstrim.

“Kita punya target sampai Desember nanti harus bisa mengurangi itu,” tegas Kang DS usai menghadiri rapat paripurna.

Demi mencapai target tersebut, ia pun sudah menyiapkan langkah strategis dengan meluncurkan program-program untuk masyarakat yang sejalan dengan visi misi pemerintahan Bedas yang diusungnya diantaranya program insentif guru ngaji dan juga pihaknya akan mendorong bantuan modal usaha pinjaman tanpa bunga yang akan bekerjasama dengan perbankan yang menerbitkan program Kredit Usaha Rakyat ( KUR).

“Besok saya akan launching program insentif guru ngaji, dimana totalnya ada enam belas ribu guru ngaji yang sudah terdata,” ungkapnya.

Dadang mengatakan total anggaran yang akan diterima oleh para guru ngaji adalah sebesar Rp.534.800 per orang per bulan, dimana dana tersebut akan diberikan berupa transfer non tunai dan didalamnya sekaligus ada dana untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Disamping itu, Kang DS juga akan segera berkoordinasi dengan perbankan penyedia Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena penyerapan anggaran KUR di Jawa Barat baru sekitar 13 persen sehingga Pemkab Bandung akan mendorong bagaimana untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Tentunya kita lebih kepada arah program yang bisa menjadikan multiple efek secara ekonomi mikro,” katanya.

Lebih jauh, Kang DS menjelaskan bahwa prioritas anggaran perubahan memang menyesuaikan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tentunya diselaraskan dengan program-program yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Bandung.

“Kita lihat bahwa daya beli ini penting maka kita juga akan launching dalam rangka peningkatan SDM termasuk didalamnya sudah dicover dana untuk RT, RW, dan Linmas. Mulai besok kita launching semua, jadi hari ini paripurna, besok kita launching untuk yang lebih awal dulu yaitu untuk program guru ngaji termasuk kartu ATMnya kita berikan,” pungkasnya.

Lily Setiadarma

SHARE THIS: