WARTAPARAHYANGAN.COM

BANDUNG  – Dalam rangka mencegah pernikahan anak (usia dini), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung menggulirkan program Sabilulungan Pendewasaan Usia Kawin Terjaga Keluarga Sehat (Sapujagat).

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung, H. Muhammad Hairun S.H, M.H., mengatakan bahwa pernikahan anak memiliki dampak sosial yang cukup tinggi, seperti perceraian dan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Kami membuat program Sapujagat, yaitu dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2020 tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan upaya pencegahan kawin diusai anak,” kata Muhamad  Hairun saat dihubungi via telepon, Kamis (7/01/2021).

“Karena pernikahan di usia anak itu bibit kekerasan terhadap anak,” sambung Hairun.

Dalam Perbup tersebut, lanjut Hairun, mengatur bagaimana peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bandung untuk mensosialisasikan kepada keluarga dan remaja itu sendiri, artinya anak-anak yang di bawah 18 tahun menurut undang-undang perlindungan anak, agar dapat terhindar dari pernikahan di usia anak.

Tak hanya menggulirkan program Sapujagat, pihaknya juga bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung untuk membuat buku panduan pencegahan dan penanggulangan problematika usia kawin anak.

“Aturan dan pedoman ini akan membekali masyarakat, tokoh masyarakat, pondok pesantren, sekolah dan para remaja,” ucap Hairun.

Selanjutnya mengenai program keluarga sehat, Hairun menuturkan bahwa program itu sangat bermanfaat ditengah kondisi pandemi Covid 19. Karena, ketahanan keluarga harus kuat sehingga kondisi kesehatan keluarga, baik itu pikiran maupun jiwanya, bisa sehat.

“Bagaimana keluarga itu sehat, tidak punya masalah di keluarganya atau harmonis, sehingga bisa menjaga ketahanan tubuh,” tutur Hairun.

Sementara itu, Ketua Bidang Infokom MUI Kabupaten Bandung, H. Aam Muamar mengatakan pihaknya memang terlibat dalam penyusunan buku tentang pernikahan anak, yang bekerjasama dengan DP2KBP3A Kabupaten Bandung. Kata Aam, didalam buku itu berisi tentang masalah perkawinan anak dari perspektif hukum, baik hukum positif maupun hukum agama, pendidikan hingga kesehatan.

“Fenomena pernikahan anak ini memang nyata di masyarakat. Bahkan ini menjadi salah satu penyumbang angka perceraian yang cukup tinggi,” kata Aam saat dihubungi via telepon, Kamis (7/01/ 2021).

Mengedukasi masyarakat kaitan dengan pernikahan anak, kata Aam, memang secara non formal sudah dilakukan melalui pengajian-pengajian, khutbah-khutbah dan sebagainya.

“Meskipun memang belum terkoordinir, dalam artian dikondisikan oleh MUI itu sendiri,” pungkas  Aam.

Lily Setiadarma