WartaParahyangan.com

CIANJUR – Kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, yang kini diduduki Dodit Ardian Pancapana sebagai Penjabat (Pj.) Sekda, akan dilaleng, serta ditawarkan kepada belasan pejabat eselon 2 dan pejabat lain yang berpangkat/golongan IV-b.

Hal itu merupakan kali pertama di Cianjur yang proses pengisian jabatan sekda definitif akan dilakukan melalui open bidding alias lelang jabatan. Karena sebelumnya, penempatan seseorang menjadi Sekda Cianjur lebih disebabkan “keinginan” bupati dengan pertimbangan “loyalitas” dan semacamnya.

Rencana lelang jabatan tersebut, dikemukakan Plt. Bupati Cianjur Herman Suherman kepada wartawan seusai menghadiri Musda Partai Golkar Cianjur, pekan lalu. “Kita akan melakukan open bidding untuk sekda definitif berikutnya,” katanya waktu itu.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur Budi Rahayu Toyib kepada WartaParahyangan.com di Gedung Korpri Cianjur, Rabu (20/1),   open bidding tersebut akan dilaksanakan awal bulan depan setelah rekomendasinya turun dari Kemendagri dan Komisi ASN.

Sebab, kata Budi, daerah-daerah yang sedang dalam tahapan pilkada, seperti Kabupaten Cianjur, menurut aturan tidak boleh melaksanakan mutasi atau pengangkatan pejabat. Mungkin karena dikhawatirkan pejabat baru (bila mutasi atau promosi dilaksanakan sekarang) akan tidak sejalan dengan bupati baru.

Tapi khusus Cianjur, lanjut Budi, pada periode mendatang bupatinya tetap Herman Suherman, sehingga dimungkinkan tidak ada kebijakan yang berbeda dalam penempatan seorang sekda bila dilakukan sekarang. “Ini salah satu alasan yang kami sampaikan kepada Kemendagri dan Komisi ASN terkait pelaksanaan open bidding jabatan sekda definitif,” katanya.

Alasan lain, sejak sekda definitif Aban Sobandi pensiun enam bulan lalu, jabatan Sekda Cianjur diisi oleh Plt., yakni Cecep Alamsyah, dan sekarang diisi Dodit Ardian dari Pemprov Jabar sebagai Pj. Sekda.

Di sisi lain, kata Budi, kehadiran sekda definif sangat penting dalam urusan administrasi kepemerintahan, pembangunan dan sebagainya di masa bupati/wakil bupati Cianjur periode berikutnya.

“Sebetulnya enam bulan lalu open bidding ini bisa dilaksanakan, tapi karena kita menghadapi pilkada, jadi tertunda,” ujar Budi seraya menyebutkan, bila izin dari pemerintah pusat sudah turun, pihaknya akan segera membentuk panitia seleksi (pansel) open bidding calon sekda.

Pansel tersebut, lanjut Budi, berisi orang-orang kompeten dari perguruan tinggi negeri dan swasta, perwakilan BKD Jabar dan perwakilan dari pemerintah daerah setempat. “Anggota pansel ini lima orang,” katanya.

Budi juga menyebutkan, open bidding jabatan sekda ini, diperkirajan akan diikuti lebih dari 10 pejabat eselon 2 setingkat kepala dinas, kepala badan dan pejabat lain berpangkat/golongan IV-b. Bahkan secara aturan, open bidding dapat diikuti oleh pejabat dari luar daerah.

“Hanya saja memang ada klausul bahwa yang diutamakan adalah pejabat dari lingkungan pemerintah daerah setempat, karena mungkin dianggap lebih mengetahui karakteristik daerah,” katanya.

(Asep R. Rasyid)