Wartaparahyangan.com  

SUKABUMI  –  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Iyos Somantri memimpin para kepala SKPD di Pendopo Sukabumi pada rapat virtual dalam jaringan (daring) dengan KPK (Komisi Peberantasan Korupsi), Rabu (13/5/2020).

         Pada rapat yang menggunakan fasilitas video conference itu, Sekda dan para pejabat Pemkab Sukabumi bersama tim dari KPK membahas penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga Kabupaten Sukabumi yang terdampak Covid-19.  

Rapat yang di seberang sana juga terdapat tim dari Pemkot Depok dan Pemkab Cianjur yang juga menjadi peserta rapat dengan tema dan pembahasan seputar bansos.  Dalam rapat, peserta rapat dari KPK menanyakan kesiapan daerah untuk menyalurkan bansos. Materi yang ditanyakan terkait banyak hal antara lain pendataan, penyaluran atau pendistribusian, dan hambatan-hambatan yang muncul.

Tim Pemkab Sukabumi tanpa ragu menyampaikan seluruh kesiapan, teknis pendistribusian,  dan hambatan-hambatan yang muncul serta solusi yang dijalankan. Sekda Iyos menyampaikan semua fakta terkait hal itu.  

Untuk membantu warga terdampak Covid-19, pemerintah menyediakan beberapa jenis bansos antara lain  PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bansos dari provinsi, bansos tunai Kementerian Sosial, basos dari pemda, dan BLT yang bersumber dari Dana Desa. 

“KPK punya kewajiban untuk mengecek persiapan penyaluran bansos di tiap-tiap daerah, khususnya di tiga daerah yang menjadi peserta rapat,” kata Iyos setelah mengikuti rapat daring bersama KPK.

Pemkab Sukabumi, ujar Iyos, mengusulkan kepada KPK agar pendistribusian semua jenis bansos dapat dilaksanakan secara serentak. Tujuannya agar semua warga terdampak Covid-19 bisa menerima bansos dalam waktu bersamaan.  “Usulan kami ini disertai kesanggupan untuk menyampaikan data penerima bansos dari desa dan pemda,” tutur dia.

Menurut Iyos, wajar sekali KPK menaruh perhatian khusus pada penyaluran bansos karena program ini berpotensi bagi terjadinya penyelewengan yang dapat menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi. “Tugas KPK sebagai pengawas juga menjalankan fungsi pencegahan korupsi. Rapat hari ini materinya pencegahan,”pungkasnya. 

UJANG S. CHANDRA