WARTAPARAHYANGAN.COM

BANDUNG – Jika ada keluhan akibat aktivitas proyek Patuha Unit 2, maka masyarakat dipersilakan untuk melakukan pelaporan dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Pernyataan di atas diungkapkan oleh HSC Manager dan Save Guard PT. Geo Dipa Energi Unit Dieng Patuha, Hefi Hendri saat memaparkan proyek PLTP Patuha 2 di Hotel Sahid Sunshine, Soreang, Rabu (23/12).

Kata dia, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha unit 2, memiliki nilai sebesar 200 juta USD, yang berasal dari Asian Development Bank (ADB) dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Karena Geo Dipa adalah perusahaan milik negara, dan Geo Dipa tidak memiliki dana yang cukup. Akhirnya, kita disuntik oleh negara untuk pemenuhan komposisi,” ujar Hefi.

Salah satu pemberi bantuan dana yaitu ADB, memberikan syarat untuk proyek ini. Yaitu 20 persen pekerja yang terlibat dalam proyek Patuha 2 harus berasal dari tenaga lokal.

“Kalau kita menghitung secara jumlah, perkiraan kita pada puncak kegiatan ini, ada sekitar seribu personil yang akan beraktivitas disana. Jadi kalau kita hitung, akan ada 200 personil lokal,” sambung Hefi.

Kata Hefi, proyek Patuha unit 2 ini sebesar 1×55 mega watt. Guna menunjang hal tersebut, akan dilakukan pengeboran di 12 sumur. Hefi memperkirakan disekitar bulan Maret 2021, akan terjadi mobilisasi perangkat pengeboran yang akan naik ke Patuha. Terkait dengan mobilisasi ini, hanya dilakukan pada waktu malam hari, sesuai dengan yang diijinkan. Yaitu pada pukul 22.00 WIB sampai 04.00 WIB. Sehingga diharapkan tidak mengganggu jalur wisata di Bandung Selatan. Termasuk juga pada hari libur, kata Hefi, tidak ada mobilisasi.

“Hanya saja, ada point-point tertentu, ketika kita tidak bisa menolak ini harus dilakukan mobilisasi,” kata Hefi.

“Misalnya, material pengeboran itu, malam ini harus sampai di Patuha. Karena pengeboran tidak bisa menunggu, kalau kita menunggu, bisa jadi tekanan dari bawah yang akan naik. Nah untuk hal seperti itu, kita akan minta kan ijin khusus, agar material itu bisa  naik keatas pada saat itu juga,” sambungnya.

Meskipun ada 12 sumur pengeboran, namun delapan sumur berdiri di lahan eksisting atau lahan yang sudah ada. Sedangkan, empat sumur lainnya menggunakan lahan baru, dengan luas 2,8 hektar. Berdasarkan aturan resmi, lahan yang digunakan harus diganti sebanyak dua kali lipat. Kata Hefi, saat ini masih sedang berproses di KLHK dan sedang menunggu tanda tangan kementerian KLHK.

Jika ada keluhan akibat aktivitas proyek Patuha Unit 2, maka masyarakat dipersilahkan untuk melakukan pelaporan dengan mekanisme yang telah ditentukan.

“Nanti dari pelaporan itu, kita akan lakukan investigasi, kemudian baru kita tentukan seperti apa dampak negatifnya, dan apakah memang perlu kita berikan kompensasi,” pungkas Hefi.

Lily Setiadarma