WARTAPARAHYANGAN.COM

BANDUNG – Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha unit 2, di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, dipastikan bakal menyerap tenaga kerja sekitar seribu personil dengan 200 personil di antaranya adalah tenaga lokal.

Public Relation PT Geo Dipa Energi (Persero) Agung Maulana mengungkapkan hal tersebut saat kegiatan pertemuan dengan PWI dan IJTI Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Pertemuan dengan insan media secara khusus dilakukan oleh PT Geo Dipa antara lain agar kedepan bisa bekerjasama dengan baik dalam berbagai program.

Menurutnya , PLTP Patuha unit 2 targetnya mulai beroperasi di 2023. Sementara untuk pengeborannya, akan dilakukan pada Januari 2021,mendatang.

“Untuk Patuha 2, pengeboran dilakukan di Januari 2021. Saat ini mulai masuk barang, sebagai bagian dari persiapan pengeboran bentuknya casing,” kata Agung kepada Wartaparahyangan usai cofee morning,  di Sunshine Reasort, Soreang Rabu (23/12/2020).

BACA JUGA: Geo Dipa Energi Minta Masyarakat Melapor Jika ada Keluhan Akibat Proyek Patuha

Untuk proyeknya ujar Agung, PLTP Patuha Unit 2 baru tahap lelang. Kemungkinan pelaksanaanya baru dimulai pada triwulan 2 tahun depan.

Agung menjelaskan, jika Patuha 2 sudah beroperasi akan menambah daya listrik PLN dengan kapasitas 1X 55 MW. Sementara potensi panas bumi yang ada di Patuha 2 mencapai 400 MW.

“Saat ini baru dikembangkan 55 MW, jadi potensinya masih banyak yang belum digunakan” tuturnya.

Agung menambahkan, saat proyek PLTP Patuha Unit 2 dilaksanakan, pihaknya membutuhkan 1000 orang tenaga kerja.” Untuk kebutuhan tenaga kerja, minimal 25 persen diisi tenaga kerja lokal. Khusus untuk operator pendidikannya dari teknik,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua PWi Kab. Bandung H.Rahmat, berharap dari pertemuan dengan Geo Dipa ini bisa lebih terjalin komunikasi yang harmonis antara kedua belah pihak dan menjadikan wartawan sebagai bagian dari setiap program yang akan diimplementasikan.

“Kami sepakat dalam pertemuan ini bisa terjalin kerjasama signifikan dalam penyajian informasi publik yang bertujuan guna menghindari persepsi negatif,” kata H.Rahmat

Lily Setiadarma