WartaParahyangan.com

CIANJUR – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Cianjur ternyata cukup menyedot anggaran pemerintah daerah setempat.

Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cianjur saja, Pemkab Cianjur menggelontorkan anggaran Rp 98 miliar, masing-masing untuk KPU Rp 74 miliar dan untuk Bawaslu Rp 24 miliar, yang dialokasikan dalam APBD 2019 dan APBD 2020.

Meski begitu, hal itu masih dianggap wajar sepanjang sesuai dengan kebutuhan. Seperti disampaikan Asda III Bidang Administrasi Setda Cianjur, Rachmat Hartono.

“Tidak apa-apa biayanya besar asal Pilkada ini terselenggara dengan baik sebagaimana yang kita harapkan,” kata Rachmat saat membuka Sawala Politika Jelang Pilkada Cianjur di Kedai 259, Panembong, Cianjur, Senin (17/1).

Kegiatan yang diikuti puluhan wartawan Cianjur itu diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cianjur dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Cianjur, dengan narasumber KPU dan Bawaslu setempat.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Badan Kesbangpol Cianjur Dadan Ginanjar, Ketua PWI Cianjur Mohammad Ihsan, Ketua IJTI Korda Cianjur Rendra Gozali, dan Kasat Intel Polres Cianjur AKP Jayudin.

Sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol menyebutkan, biaya Pilkada Cianjur 2020 yang penggunaannya diserahkan kepada KPU dan Bawaslu itu diambil dari pos bantuan hibah.

“Dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barar yang juga melaksanakan Pilkada Serentak 2020, hibah bagi KPU untuk biaya Pilkada itu terbilang paling besar,” katanya.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Kabupaten Cianjur Hilman Wahyudi menjelaskan, kebutuhan biaya Pilkada Cianjur yang diajukan kepada pemerintah daerah setempat awalnya sebesar Rp 83 miliar. Namun yang dikabulkan Rp 74 miliar.

“Dari anggaran sebesar itu, setengahnya untuk honor panitia ad hok, yakni petugas PPK, PPS dan KPPS, yang jumlahnya ribuan. Apalagi honor panitia ad hok ini, khususnya PPK dan PPS, ada kenaikan,” kata Hilman.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Cianjur, Usep Agus Zawari. Dia menyebutkan, 52 persen dari anggaran Bawaslu dialokasikan untuk honor panitia ad hoc.

“Jumlah petugasnya memang tidak sebanyak panitia ad hok KPU, tapi angaran Bawaslu sebagian besar diserap untuk honor petugas ad hok,” katanya.

Wartawan Ikut Sukseskan Pilkada

Dalam kegiatan tersebut, baik Asda III maupun Kepala Kesbangpol, mengajak para wartawan untuk ikut mensukseskan Pilkada Cianjur melalui pemberitaan-pemberitaannya.

“Saya yakin para wartawan juga ingin mensukseskan Pilkada melalui kompetensi yang dimilikinya yakni menginformasikan hal-hal yang terkait pelaksanaan Pilkada melalui media massanya masing-masing, sehingga terjaga kondusivitas menghadapi Pilkada Cianjur ini,” kata Asda III.

Senada dengan itu, Kepala Badan Kesbangpol Cianjur mengatakan semua elemen masyarakat, termasuk kalangan jurnalis, harus ikut mensukseskan Pilkada Cianjur.

“Peran media massa sangat penting sebagai corong informasi kepada masyarakat. Karena itu saya harap para jurnalis bisa bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah, sehingga Pilkada Cianjur terlaksanan dengan damai dan aman,” kata Dadan.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Cianjur, Mohammad Ikhsan, mengatakan Sawala Politika merupakan sebuah wadah diskusi dan berbagi informasi, utamanya saat ini menghadapi Pilkada. Tujuannya agar media punya peran membangun daerah melalui kemampuan yang dimiliki, yakni memberikan informasi kepada khalayak.

“Sawala Politika ini sebelumnya telah kami laksanakan di kantor PWI Cianjur, dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan,” katanya.

(Asep R. Rasyid)