WartaParahyangan.com
BANDUNG – Berkat kepesertaan warga Kabupaten Bandung di JKN-KIS yang mencapai 99,57%, Bupati Bandung Dadang Supriatna meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2024 dari Pemerintah Pusat.
Penghargaan tersebut diserahkan Wapres RI melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024). Penghargaan yang sama juga diterima Bupati Bandung di ajang yang sama tahun 2023, dengan capaian UHC 96,89%.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebutkan, berdasar data BPJS Kesehatan Soreang, tercatat per tanggal 1 Agustus 2024, UHC di Kabupaten Bandung mencapai 99,57% atau 3.733.067 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 3.749.172 jiwa.
Artinya, kata Dadang, Kabupaten Bandung telah melampaui target nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 98%. “Terima kasih atas atas sinergi bersama BPJS Kesehatan Cabang Soreang. Ini kami jadikan momen untuk terus berkomitmen meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat,” katanya.
Menurut Dadang, dengan telah tercapainya UHC di Kabupaten Bandung maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Selama kepemimpinan Kang DS, sapaan Dadang Supriatna, sudah berdiri lima RSUD baru di Kabupaten Bandung untuk mendekatkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Ke 5 RSUD tersebut tersebar di wilayah Arjasari, Pacira, Cimaung, Kertasari, dan Bojongsoang, dengan total 1.700 tempat rawat inap yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bandung.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN.
Gufrom menyebutkan, capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%,” terang Ghufron.
Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.
Tahun ini Wapres memberikan penghargaan UHC kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia, yang telah mendukung Program JKN-KIS sebagai program strategis nasional.
Lily Setiadarma
