WartaParahyangan.com
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menerima serah terima jabatan dari Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).
Tampak hadir dalam acara itu para kepala daerah dari berbagai kota/kabupaten di Jabar, Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus, serta pejabat Forkopimda Jabar lainnya.
“Pagi ini kita telah melaksanakan dua agenda penting, yaitu serah terima jabatan dengan Pak Bey Machmudin yang saya sebut sebagai Gubernur ke-17, serta penyampaian pidato pertama sebagai bentuk akselerasi kepemimpinan,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip jabarprov.go.id.
Dalam serah terima jabatan dari Penjabat Gubernur Bey Machmudin kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, Dedi Mulyadi memberikan penghormatan khusus kepada Bey Machmudin atas kepemimpinannya selama menjabat sebagai Pj. Gubernur.
“Yang saya hormati, muliakan, dan banggakan, bahkan saya katakan sebagai teladan birokrat Sunda, Gubernur Jabar ke-17 Bapak Bey Machmudin. Saya memberikan ucapan spesial hari ini karena beliau sebagai Pj betul-betul memosisikan dirinya dengan baik. Mengatur ritme birokrasi, menata keuangan, dan mengantarkan pemimpin baru dengan penuh sukacita dan rasa bahagia,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia juga menyoroti kejujuran Bey Machmudin sebagai pejabat publik. “Di saat orang hari ini mengalami krisis kejujuran, saya berani berkata bahwa Pak Bey adalah sosok pejabat yang sangat jujur. Bukan hanya jujur dalam keuangan, tetapi juga jujur pada istrinya,” tambahnya, disambut tawa hadirin.
Bey Machmudin dalam sambutannya menyampaikan keyakinannya bahwa kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan akan membawa Jawa Barat lebih maju dan sejahtera.
“Saya yakin Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Kang Dedi Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan akan mampu membawa Jabar lebih maju, adil, dan sejahtera. Sekali lagi, selamat bertugas Kang Dedi dan Kang Erwan, kami do’akan agar Jabar semakin maju dan berhasil,” ujarnya.
Bey juga mengungkapkan rasa lega sekaligus haru dalam momen sertijab ini. “Hari ini adalah hari terakhir saya di Gedung Sate. Saya lega karena tidak lagi memikul tanggung jawab besar, tetapi juga sedih karena harus meninggalkan orang-orang baik dan terbaik di Jabar. Oleh karena itu, saya yakin dengan dukungan kita semua, di bawah kepemimpinan Bapak Aing, Kang Dedi dan Kang Erwan, Jabar akan lebih maju dan sejahtera,” tutur Bey.
Di hadapan para anggota DPRD Jabar, dalam pidato pertamanya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan melakukan efisiensi anggaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Ia pun menetapkan target ambisius dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat dengan menyelesaikan perbaikan jalan hingga 100 persen pada tahun 2026. Fokus utamanya adalah pada peningkatan kualitas dan kapasitas jalan untuk mendukung perkembangan kawasan industri yang pesat.
“Material jalan harus ditingkatkan, lebarnya harus ditambah karena beberapa wilayah di Jabar sudah menjadi kawasan industri. Selain itu, jalan harus aman dengan marka yang jelas, CCTV, penerangan jalan umum (PJU), serta ruang estetika seperti gapura,” ungkapnya.
Dedi juga menekankan pentingnya kualitas material jalan agar lebih tahan lama dan mampu menahan beban kendaraan berat. Selain perbaikan jalan, Dedi Mulyadi fokus pada pengembangan transportasi terintegrasi di Jawa Barat untuk meningkatkan konektivitas wilayah.
Di sektor transportasi darat, Dedi merencanakan pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, termasuk Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Ia berharap keberadaan monorel mampu mengatasi kemacetan dan memperkuat konektivitas antarkota.
Selain itu, ia berencana mengaktifkan kembali jalur kereta peninggalan era kolonial Belanda yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.
“Kami akan menjajaki pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, termasuk Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Sumedang. Kami juga ingin mengaktifkan kembali jalur kereta yang pernah ada pada era kolonial Belanda,” katanya.
Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran Pemdaprov Jabar secara efisien dengan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tidak ada efisiensi dalam arti pemotongan anggaran, yang ada adalah alih lokasi anggaran. Bahkan saya menantang Kepala Bappeda untuk menaikkan belanja dari Rp31 triliun menjadi Rp33 triliun,” tuturnya.
Beberapa program prioritas yang akan mendapatkan peningkatan alokasi anggaran antara lain pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dari Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih layak.
Perbaikan jalan dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun guna mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan di seluruh Jawa Barat. Penyediaan listrik untuk masyarakat miskin dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar untuk memperluas akses energi. Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar untuk membantu warga memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni.
Sementara itu, anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat akan dikurangi atau dihapus, seperti perjalanan dinas yang tidak perlu dan seminar di hotel yang bersifat seremonial.
“Saya memulai dari diri sendiri. Tidak ada anggaran untuk baju dinas baru, perjalanan dinas ke luar negeri, atau studi banding yang tidak relevan,” tegas mantan Bupati Purwakarta dua periode itu.
Usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jabar, Dedi Mulyadi bersama sejumlah bupati dan wali Kota dari seluruh Jabar bertolak ke Magelang untuk mengikuti Retret Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025 ini menjadi momen pembekalan sekaligus refleksi bagi para kepala daerah, dan Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan arahan langsung dalam retret tersebut.
Dedi Mulyadi menyatakan sebagai kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, sudah menjadi kewajiban untuk tunduk pada sistem pemerintahan yang berlaku, termasuk mengikuti arahan dari Kepala Negara untuk menghadiri retret ini.
“Sebagai kepala daerah, kita harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujar seraya menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di Jawa Barat akan mengikuti kegiatan retret ini tanpa terkecuali.
“Semua kepala daerah di Jawa Barat dipastikan berangkat. Alokasi anggaran sudah disiapkan dan tidak mungkin dibatalkan,” katanya.
Lily Setiadarma
