WartaParahyangan.com
CIANJUR – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Cianjur, H. Herman Suherman, berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur bisa terus eksis dan berperan secara aktif dalam upaya menjaga dan mewujudkan kehidupan umat beragama yang lebih kondusif.
“Dalam perspektif demikian, kehadiran MUI bersama pemerintah sejatinya akan lebih terbangun sinergitasnya dan bahu membahu mewujudkan tatanan masyarakat yang soleh dan diridoi Allah,” kata Herman saat memberikan sambutan dalam Pengukuhan Pengurus MUI Kabupaten Cianjur Masa Khidmat 2019-2024 di Taman Pancaniti Pendopo Cianjur, Jumat (24/1).
Pengurus MUI yang berjumlah 178 orang itu dikukuhkan oleh Ketua Umum MUI Jawa Barat, KH. Rahmat Syafe’i, serta dihadiri pejabat Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para alim ulama setempat
Herman juga berharap MUI Kabupaten Cianjur dapat memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya khaira ummah, yakni masyarakat yang berkualitas.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur yang baru, KH. Abdul Rauf, berharap adanya dukungan dari pemerintah untuk merealisasikan agenda-agendanya agar umat Islam di Kabupaten Cianjur benar-benar dapat melaksanakan ajaran Islam dengan baik.
“MUI punya tugas khusus dan umaro (pemerintah) juga punya tugas khusus, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara ulama dan umaro demi terwujudnya kemaslahatan umat di Kabupaten Cianjur,” kata Aang, sapaan akrab Abdul Rauf.
Berikut susunan Pengurus MUI Kabupaten Cianjur Masa Khidmat 2019-2024, Ketua Umum KH. Abdul Rauf, Wakil Ketua Umum H. Ahmad Yani, Ketua 1-4 masing-masing KH. Jauhar Tanwiri, KH. Muchtar Gozali, KH. Wawan Ridwan, dan KH. Pipin S. Arifien.
Sekretaris Umum H. Saeful Ulum, Sekretaris 1-4 masing-masing H. Ending Bahruddin, H. Deddy Wijaya, H. Ayi Mamduh, dan H. Adi Karyadi. Bendahara Umum H. Yosep Umar, dan Bendahara H. Wasilah.
Kepengusan MUI tersebut dilengkapi 12 komisi, antara lain Komisi Fatwa, Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kajian Internasional, Komisi Hubungan Antar Umat Beragama, dan Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam.
Selain itu, di MUI juga terdapat 3 lembaga, yakni Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Lembaga Pengembangan Ekonomi Syariah, dan Lembaga Bantuan Hukum.
(Asep R. Rasyid)
