WartaParahyangan.com
BANDUNG – Pemerintah Kecamatan Katapang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Aula Kantor Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Kamis (12/2/2026).
Forum tahunan bertema “Peningkatan Daya Saing Daerah secara Berkelanjutan” itu menjadi tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2027.
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Tim Musrenbang Kabupaten Bandung yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, H. Marlan, S.Ip., M.Si., dan Camat Katapang H. Rahmat Hidayat, S.STP., M.AP.
Juga hadir para kepala desa se-Kecamatan Katapang, anggota DPRD Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan II, Ketua Abpednas Kabupaten Bandung Firmansyah Lesmana, S.IP., perwakilan Dinas Pendidikan, UPTD Kesehatan, serta unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum tersebut pemerintah kecamatan dan masyarakat menyampaikan aspirasi, usulan, serta prioritas pembangunan, yang kemudian diselaraskan dengan arah kebijakan daerah dan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten.
Ketua Tim Musrenbang Kabupaten Bandung, H. Marlan, menjelaskan bahwa Musrenbang Katapang merupakan bagian dari rangkaian penyusunan RKPD 2027 di seluruh kecamatan. Ia mengakui adanya tantangan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang nilainya hampir mencapai Rp1 triliun.
“Hampir di semua kecamatan, pagu kewilayahan turun karena adanya penurunan TKD dari pemerintah pusat yang hampir satu triliun rupiah,” ujar Marlan kepada wartaparahyangan.com saat ditemui usai kegiatan .
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjaga keberlanjutan program prioritas. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan penyesuaian anggaran tanpa mengganggu program strategis yang mendukung visi Bupati Bandung.
“Kami melakukan berbagai upaya agar program prioritas tetap berjalan. Infrastruktur dasar seperti kesehatan, jalan, dan pendidikan tetap menjadi skala prioritas. Selain itu, kami juga mendukung ketahanan pangan melalui perbaikan irigasi dan pembangunan fasilitas umum oleh dinas teknis,” katanya.
Marlan menyebut pemerintah mulai mengurangi belanja penunjang. Misalnya, belanja rapat, konsumsi, perjalanan dinas, dan sosialisasi dikurangi porsinya. Langkah ini diambil agar alokasi anggaran lebih fokus pada pencapaian visi pembangunan daerah.
Camat Katapang H. Rahmat Hidayat mengungkapkan bahwa Musrenbang kali ini menghimpun sekitar 150 usulan dari desa-desa. Sebagian besar usulan menyasar program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), sedangkan usulan perbaikan jalan relatif lebih sedikit karena sebagian ruas jalan telah tertangani pada tahun sebelumnya.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan nonfisik. Menurutnya, sejumlah desa juga mengusulkan pelatihan tenaga kerja, pelatihan ekonomi kreatif, pelatihan pemandu wisata minat khusus, hingga dukungan untuk kegiatan operasional tertentu.
“Usulan nonfisik ini justru kami harapkan bisa mendorong peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Rahmat juga menyoroti dampak penurunan TKD terhadap pagu anggaran kecamatan. Namun ia memastikan program strategis nasional tetap berjalan di wilayah Katapang. Salah satu contohnya yakni program dapur yang tersebar di tujuh desa dengan total 18 dapur aktif.
“Program strategis nasional tetap berjalan, seperti Program Makan Gratis Bergizi (MBG). Di Katapang ada 18 dapur di tujuh desa. Dengan adanya dapur ini, kebutuhan bahan pokok meningkat. Ini peluang bagi masyarakat yang memiliki bahan baku untuk menjadi pemasok,” ujarnya.
Karena itu, ia melihat adanya peluang ekonomi baru bagi warga, terutama di sektor peternakan dan pertanian. Beberapa desa bahkan mengusulkan peningkatan budidaya ayam petelur dan itik petelur agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
Sementara itu, Ketua Abpednas Kabupaten Bandung, Firmansyah Lesmana, berharap Musrenbang tidak berhenti pada tataran seremonial. Ia mendorong agar seluruh aspirasi pemangku kepentingan benar-benar terakomodasi dalam kebijakan anggaran.
Ia juga mengajak pemerintah desa untuk menggali potensi lokal secara maksimal. Menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian desa.
“Kita memahami ada penurunan anggaran dari pusat. Karena itu, pemerintah desa harus mampu memainkan peran dalam menggali potensi desanya masing-masing agar tetap berkontribusi bagi kemajuan daerah,” kata Firmansyah.
Lily Setiadarma
