WartaParahyangan.com
KOTA SUKABUMI – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Sukabumi Raya menggelar aksi damai di Kota Sukabumi, Rabu (24/6/2026).
Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program MBG sekaligus meminta pemerintah memperkuat program tersebut melalui payung hukum dan perbaikan tata kelola pelaksanaannya.
Aksi diawali dengan senam pagi dan istighosah bersama di Lapang Merdeka Kota Sukabumi. Setelah itu, massa bergerak menuju Gedung DPRD Kota Sukabumi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib.
Koordinator aksi, Yandra Santosa, mengatakan massa yang hadir berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemasok bahan pangan lokal, relawan, tenaga kerja pendukung program, hingga warga yang menilai MBG membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah aksi ini diawali dengan senam pagi, kemudian istighosah bersama di Lapang Merdeka, lalu kami menyampaikan aspirasi dengan tertib,” ujar Yandra di sela aksi.
Menurut Yandra, jumlah peserta aksi mencapai sekitar 10.000 orang yang datang dari wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi. Ia menegaskan aksi berlangsung damai, termasuk dengan komitmen menjaga kebersihan area unjuk rasa setelah kegiatan selesai.
Yandra menilai Program MBG layak dilanjutkan karena sejalan dengan amanat konstitusi, terutama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Program MBG bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga memberi efek berantai terhadap perputaran ekonomi lokal,” ujar Yandra.
Ia mencontohkan, kehadiran dapur-dapur MBG di sejumlah wilayah dinilai telah membuka lapangan kerja, menyerap hasil pertanian, serta melibatkan pemasok bahan pangan dari masyarakat sekitar.
Dalam pandangan aliansi, ekosistem itu perlu dijaga agar manfaat program tidak berhenti hanya pada penerima makanan, melainkan juga menggerakkan sektor usaha kecil dan petani.
“Di wilayah yang ada dapur MBG, kami melihat ada pertumbuhan ekonomi. Pengangguran berkurang, supplier bergerak, petani juga ikut terdorong karena kebutuhan bahan pangan meningkat,” katanya.
Selain aspek ekonomi, massa juga menyebut manfaat program bagi upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mereka menilai dukungan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan perlu dipertahankan sebagai investasi jangka panjang menuju bonus demografi 2045.
Dalam orasinya, massa menilai MBG dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki asupan gizi masyarakat sejak dini. Dengan intervensi gizi yang lebih merata, mereka berharap anak-anak tumbuh lebih sehat, kasus stunting menurun, dan kualitas generasi mendatang semakin baik.
Dalam aksi tersebut, aliansi menyampaikan sedikitnya tiga tuntutan utama. Pertama, mendukung sepenuhnya keberlanjutan Program MBG sebagai program strategis nasional yang dinilai memberi manfaat sosial, kesehatan, dan ekonomi.
Kedua, menolak segala bentuk penghentian program karena dikhawatirkan berdampak pada masyarakat, tenaga kerja, UMKM, dan pelaku usaha lokal yang selama ini terlibat dalam pelaksanaannya.
Ketiga, meminta adanya perbaikan sistem pelaksanaan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapur-dapur MBG dapat tumbuh menjadi ekosistem yang sehat dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
Selain itu, aliansi juga mengusulkan agar keberlanjutan MBG diperkuat melalui dasar hukum tambahan dalam bentuk undang-undang. Menurut mereka, langkah tersebut penting untuk memberi kepastian bagi para relawan, pelaku usaha, dan berbagai pihak yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonomi pada ekosistem program tersebut.
Yandra mengatakan, pihaknya menyadari dalam negara demokrasi selalu ada perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan. Namun, ia menilai dukungan masyarakat terhadap Program MBG tetap besar karena manfaatnya dirasakan langsung di lapangan.
“Harapan kami program ini terus membaik, diperbaiki sistemnya, dan manfaatnya bisa makin luas dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, aliansi juga menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan karena imbalan uang, melainkan bentuk dukungan terhadap Program MBG. Hal ini ditegaskan Tim Hukum Aliansi, M. Rafi Nasution. Menurut dia, tudingan tersebut tidak terjadi dalam aksi yang digelar di Sukabumi Raya.
“Kalau ada pertanyaan soal massa yang dibayar, itu bukan di daerah kita. Kita tidak bisa membuktikan apakah itu settingan atau benar dibayar. Tapi kami pastikan, hari ini di Sukabumi Raya, massa yang hadir bukan massa bayaran,” tegas Rafi.
Ia menyebut peserta aksi datang bukan hanya dari Kota dan Kabupaten Sukabumi, tetapi juga dari sejumlah daerah sekitar seperti Cianjur, Bandung, dan Bogor. Kehadiran mereka, kata dia, didorong oleh kesamaan pandangan untuk mengawal program MBG yang dinilai membawa manfaat bagi masyarakat.
Menurut Rafi, program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi bagi masyarakat, tetapi juga memberi efek ekonomi berantai bagi banyak pihak. Ia mencontohkan, keberadaan dapur MBG dapat menggerakkan sektor jasa transportasi, pemasok bahan pangan, petani, hingga nelayan.
“Dengan adanya dapur MBG, semua diuntungkan. Tukang ojek diuntungkan karena mengantar relawan ke dapur. Supplier, petani, nelayan, semua ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Dalam momen itu, Rafi juga menyoroti adanya dugaan penyimpangan atau praktik korupsi yang dinilai mencederai pelaksanaan program tersebut. Namun, ia menegaskan persoalan itu seharusnya diarahkan kepada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, bukan pada program MBG itu sendiri.
“Kalau ada masalah, yang dibenahi adalah oknum yang korupsi, bukan programnya. Program ini baik dan harus tetap dijaga,” ucapnya.
Aksi tersebut menjadi bentuk dukungan terbuka masyarakat terhadap program MBG yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap program itu tetap berjalan dengan pengawasan ketat.
Usai menyampaikan aspirasinya di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, massa membubarkan diri secara tertib.
Jenal
