WartaParahyangan.com
JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan tetap menjadi penanggung jawab dan penyelenggara Hari Pers Nasional (HPN) 2027. PWI juga berkomitmen memperluas keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers agar perhelatan tersebut semakin inklusif dan merepresentasikan seluruh ekosistem pers Indonesia.
Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan antara Dewan Pers dan Pengurus Pusat PWI di Jakarta, Rabu (2/9/2026), yang membahas penyelenggaraan HPN dan wacana perubahan tata kelolanya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Totok Suryanto, serta anggota Dewan Pers Abdul Manan, Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka Swasta, dan Rosarita Niken Widiastuti.
Dari PWI hadir Ketua Umum Akhmad Munir, Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekjen Marthen Selamet Susanto, Wakil Bendahara Umum Badar Subur, dan jajaran pengurus lainnya. PWI juga menyerahkan pendapat hukum resmi terkait landasan hukum, sejarah, dan praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN.
Akar Sejarah HPN
Dalam pemaparannya, Akhmad Munir menjelaskan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional memiliki hubungan historis langsung dengan kelahiran PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta.
Gagasan penetapan HPN lahir dari Kongres PWI di Padang 1978, dibahas di forum Dewan Pers, dan mendapat pengakuan negara melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.
“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya,” kata Munir.
Selama hampir empat dekade, PWI disebut konsisten menyelenggarakan HPN dengan melibatkan pemerintah, Dewan Pers, pemda, organisasi pers, perusahaan pers, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dalam Siaran Pers Dewan Pers 31 Agustus 2026, PWI juga disebut sebagai organisasi yang selama ini menjadi penanggung jawab HPN.
PWI memahami adanya pandangan bahwa Keppres 5/1985 perlu diperbarui karena terbit sebelum UU No. 40/1999 tentang Pers. Namun menurut PWI, hal itu tidak serta-merta memberi kewenangan untuk mengganti praktik penyelenggaraan secara sepihak.
“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” ujar Munir.
Dewan Pers Dorong Inklusivitas
Penjelasan PWI mendapat perhatian Dewan Pers. Sejumlah anggota Dewan Pers mendorong agar penyelenggaraan HPN 2027, jika tetap di bawah tanggung jawab PWI, dilaksanakan lebih inklusif dan akomodatif terhadap konstituen Dewan Pers lainnya.
Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menekankan pentingnya semangat inklusivitas ke depan.
Munir menyambut positif. “HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia,” katanya.
PWI menyatakan siap membuka ruang keterlibatan lebih luas dalam kepanitiaan, penyusunan agenda, dan rangkaian kegiatan HPN 2027.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan juga meminta PWI memperhatikan nuansa psikologis organisasi konstituen lain. PWI menghormati hal itu dan terbuka membahas pembaruan regulasi, asal melalui mekanisme hukum yang tepat dan melibatkan pemangku kepentingan pers.
HPN 2027 Jalan Kolaboratif
Pertemuan ini membuka jalan bagi HPN 2027 yang lebih kolaboratif. PWI menilai aspirasi inklusivitas Dewan Pers dapat diakomodasi tanpa memutus kontinuitas kelembagaan yang sudah berjalan puluhan tahun.
“HPN milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers. Namun sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah. Selama belum terdapat regulasi baru, PWI akan melanjutkan tanggung jawabnya dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional,” tegas Munir.
PWI berharap pertemuan ini membuat akar sejarah kelahiran HPN tetap dihormati, dengan penyelenggaraan yang semakin terbuka, inklusif, kolaboratif, dan menjadi representasi semangat bersama seluruh masyarakat pers Indonesia.
Lily Setiadarma
