WARTAPARAHYANGAN.COM
BANDUNG — Kementerian Sosial RI memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 Rp 600 ribu per bulan per kepala keluarga mulai minggu ketiga bulan April hingga Juni 2020. Jawa Barat mendapat kuota penerima sekitar 1 juta kepala keluarga.
Menteri Sosial RI Juliari Batubara memberikan kepastian bansos tunai tersebut saat sosialisasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah kepala daerah di Jabar, Kamis (17/4/20). Menurut Menteri, bansos tunai ditargetkan untuk 9 juta keluarga di seluruh Indonesia. Sasaran penerima bantuan adalah di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Kartu Sembako dari Pemerintah Pusat.
“Besaran bansosnya per bulan per keluarga adalah Rp 600 ribu diberikan mulai April sekarang sampai Juni, sehingga total 3 bulannya masing-masing penerima mendapatkan 1,8 juta,” kata Juliari.
Khusus untuk Jawa Barat, Juliari menuturkan bahwa Jabar adalah provinsi paling padat di Indonesia dan memiliki kasus COVID-19 terbilang tinggi. Untuk itu perlu sosialisasi dan pendataan yang akurat agar tidak ada duplikasi bantuan atau salah sasaran.
“Insyaallah minggu depan bansos tunai mulai didistribusikan, kebetulan Jabar adalah provinsi yang sangat padat kita ingin agar sosialisasinya baik termasuk eksekusi di lapangannya juga baik,” ujarnya.
Dikutip dari laman jabarprov.go.id — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi bansos tunai dari Kemensos. Ini menambah, deretan bantuan dari pemerintah menjadi delapan kategori. Untuk itu, menurutnya perlu ada sinkronisasi data jangan sampai delapan pintu bantuan ini tumpang tindih, duplikasi atau ada penerima yang terlewat.
“Jadi dari Kemensos untuk warga Jabar di luar Bodebek jumlahnya satu juta kepala keluarga yang akan dapat bansos tunai, nanti dibagikan oleh PT Pos Indonesia namun perlu sinkronisasi data dulu tujuannya hanya satu jangan sampai delapan pintu ini tumpang tindih, duplikasi atau ada yang terlewat,” kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Ke depan bantuan untuk
warga Jabar tersebut antara lain, rutinitas Program Keluarga Harapan (PKH),
rutinitas Kartu Sembako atau pangan non tunai, bantuan dari Presiden untuk
perantau di Bodebek agar tidak mudik, Kartu Pra Kerja untuk warga terdampak
tapi yang spesifikasinya pengangguran atau kena PHK.
Kemudian pergeseran dana desa untuk warga miskin di desa, bansos tunai dari
Kemensos, ada juga bantuan dari Pemprov Jabar yaitu Rp 500 ribu per KK
berupa uang tunai dan sembako selama empat bulan, serta tambahan dari anggaran
27 kabupaten/ kota bila masih ada kekurangan.
Dengan banyaknya jumlah bantuan ini, Kang Emil mengingatkan jangan sampai ada kesalahan data saat pengklasifikasian bantuan karena kompleksitasnya cukup tinggi.
“Bantuan dari pemerintah jumlahnya sebenarnya banyak tapi RT dan RW saat mengklasifikasi siapa mendapatkan bantuan yang mana itu yang menjadi isu harian,” ucapnya.
Untuk itu Kang Emil menyarankan semua bantuan yang datang ke Jabar pendistrubusiannya dilakukan oleh Pemprov Jabar. Ia menambahkan, supaya lebih tepat sasaran diperlukan satu data karena masing-masing pihak saat ini melakukan data sendiri.
“Kami sarankan semua bantuan untuk warga Jabar biar pengaturan lalu lintasnya oleh provinsi, jangan sampai ada duplikasi karena kebingungan. Misalnya dia pengangguran lalu dapat bantuan pra kerja ternyata dia terdaftar lagi di Bansos tunainya Kemensos. Ini butuh proses pemilahan di akar rumput,” tuturnya.
Secara keseluruhan, delapan kategori bantuan ini terbagi kedalam tiga basis. Pertama adalah basis wilayah yang diperuntukkan bagi warga desa dan warga Bodebek. Kedua, basis profesi dalam hal ini pengangguran pra kerja. Ketiga, yaitu basis umun, terdiri dari bansos tunai, PKH dan Sembako.(*)
