WartaParahyangan.com
BANDUNG – Kebijakan wisata wajib ke Villa Komando Ciwidey yang diterapkan SDN Indragiri 1, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, menuai keluhan orang tua/wali murid. Mereka keberatan karena siswa yang tidak ikut diancam rapornya tidak diberikan.
Keluhan itu disampaikan salah satu wali murid, yang keberatan ditulis namanya, Selasa 23/6/2026. Menurutnya, kebijakan mewajibkan seluruh siswa ikut kegiatan wisata tersebut dikeluarkan Kepala SDN Indragiri 1, Nuranisa, S.Pd.I. Biaya yang ditetapkan Rp75.000 per siswa. Jika orang tua ikut mendampingi, biayanya bertambah menjadi Rp150.000 per anak.
Kebijakan tersebut dinilai memberatkan, terutama bagi keluarga dengan penghasilan pas-pasan. “Kasihan juga bagi orang tua yang minim dan punya anak yang sekolah dua atau tiga orang di SD tersebut,” ujarnya.
Sumber itu juga menyebut ada tekanan kepada siswa. “Ironisnya jika tidak ikut ada tekanan bahwa rapornya tidak akan dikasihkan,” katanya.
Karena itu, para wali murid meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung turun tangan mengevaluasi kebijakan tersebut. “Kenapa harus ada wisata di tengah kondisi perekonomian pailit,” tambah sumber.
Padahal, rapor merupakan dokumen hak siswa yang diterbitkan setiap akhir semester. Permendikbud dan edaran Disdik secara tegas melarang sekolah menahan ijazah maupun rapor karena alasan tunggakan atau kegiatan non-wajib.
Kegiatan wisata, studi tour, dan sejenisnya masuk kategori sumbangan, bukan pungutan wajib.
Sementara itu, Kepala SDN Indragiri 1, Nuranisa, S.Pd.I., memberikan klarifikasi terkait kegiatan yang sempat menjadi sorotan publik.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bersifat sukarela. “Tidak ada penahanan rapor bagi siswa yang tidak ikut,” jelas Nuranisa kepada wartaparahyangan.com melakui pesan WhatsApp, Selasa (23/6/2026) petang.
Sebanyak 160 orang tua dan siswa tercatat ikut berpartisipasi. Rangkaian kegiatan diisi edukasi bermain air di kolam serta pengenalan hewan di lokasi wisata tersebut.
Untuk biaya, Nisa menyampaikan bahwa pembiayaan hanya dibebankan kepada siswa dan orang tua yang ikut. “Tidak ada pungutan untuk siswa yang memilih tidak berpartisipasi,” tegasnya.
Klarifikasi tersebut, katanya lagi, perlu disampaikan agar informasi yang beredar di masyarakat menjadi lurus dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Lily Setiadarma
