Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur, M. Yusuf (kedua dari kiri) dan anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman (ketiga dari kiri) dalam kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN, di Hotel Gino Feruci, kota Cianjur, Kamis (10/11/2022). Foto: twitter@kantahkabcianjur

WartaParahyangan.com

CIANJUR – Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman, mengatakan, Kabupaten Cianjur akan didorong untuk menjadi salah satu lokasi pengembangan kawasan food estate.

“Itu salah satu target saya di Kabupaten Cianjur,” kata Irwan kepada wartawan seusai menghadiri Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN, yang diselenggarakan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur di Hotel Gino Feruci, kota Cianjur, Kamis (10/11/2022).

Food estate atau lumbung pangan itu sendiri, seperti dikutif dari setkab.go.id, merupakan program pemerintah untuk mengembangkan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Menurut Irwan, pengembangan kawasan food estate di Kabupaten Cianjur tersebut saat ini sedang dalam tahap pembahasan dan pengkajian bersama Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur.

Secara teknis, kata Irwan, rencana pengembangan kawasan food estate memang harus dibahas lebih komprehensif, sehingga keberadaannya nanti bisa mendukung upaya mewujudkan kemandirian pangan.

Iwan mencontohkan kedelai, bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe. “Saya sempat kumpul dengan asosiasi pengusaha pabrik tahu dan tempe di Kabupaten Cianjur. Kebutuhan mereka mencapai 450 ton kedelai perbulan,” katanya.

Kebutuhan kedelai sebanyak itu mengandalkan impor, sehingga mereka merasa terbebani dengan harganya. “Nah, dengan adanya kawasan food estate nanti, kita coba kembangkan kacang kedelai lokal,” tegasnya.

Wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra itu juga mengaku sudah meneliti dan mengkaji luasan lahan di kawasan food estate nanti yang bisa memenuhi volume kebutuhan kacang kedelai, yakni dengan lahan seluas 1.000 – 2.000 ha bisa memenuhi kebutuhan kedelai para pengusaha tahu dan tempe tersebut.

Tapi Irwan juga mengakui para petani cenderung enggan menanam kedelai, karena harga jualnya yang relatif murah, yakni sekitar Rp12 ribu/kg. Irwan mengestimasi, jika produktivitas perhektar hanya 1,2 ton, maka penghasilan petani kedelai hanya Rp14 juta per-tiga bulan.

“Belum lagi biaya operasional seperti pembelian bibit dan pupuk, itu tentu enggak akan ada untungnya bagi mereka. Makanya mereka kesulitan. Jadi negara harus turun tangan. Berikan bibit gratis, berikan pupuk gratis, sehingga kemandirian pangan kita berjalan,” tuturnya.

Irwan juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyikapi kondisi tersebut, bahkan langsung menyampaikannya kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Karena itu pula pihaknya terus menggulirkan rencana pengembangan kawasan food estate tersebut. “Mudah-mudahan bisa segera terealisasi,” harapnya.

Iim/Rus