Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, pada acara serah terima program bantuan kemaslahatan BPKH, di GSG Seroja, Baleendah, Kabupaten Bandung, Senin (19/6/2023).

WartaParahyangan.com

BALEENDAH – Kemandirian ekonomi berbasis pondok pesantren menjadi perhatian khusus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily. Hal itu dilakukan Kang Ace begitu Tubagus Ace Hasan Syadzily disapa sebagai wujud mendorong kemandirian umat.

“Umat harus berdaya secara ekonomi dan itu dimulai dengan cara memberdayakan kemandirian Pondok Pesantren, sehingga diharapkan masyarakat salah satunya tidak terjerat Bank Emok,” kata Kang Ace pada acara serah terima program bantuan kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di GSG Seroja, Baleendah, Kabupaten Bandung, Senin (19/6/2023).

Dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu, selaku wakil rakyat dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat pihaknya selalu berjuang dan berupaya untuk mewujudkan kemandirian umat tersebut.

“Tahun 2021 lalu, saya menjadi bagian yang mendorong pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Tahun ini saya kembali mendorong pesantren supaya dibangun kemandiriannya,” ujar Kang Ace.

Ia bahkan bercerita bahwa sejak lama telah menaruh perhatian terhadap kemandirian umat melalui program pemberdayaan ekonomi ini. Pada tahun yang sama ia mengaku ikut menyalurkan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi kepada Ponpes Al-Ittifaq Ciwidey Bandung dan Ponpes Al-Mashduqiyah, Bandung Barat.

“Mudah-mudahan ini mendorong kemandirian umat, sehingga dana kemaslahatan ini ada manfaatnya terutama bagi peningkatan pemberdayaan ekonomi umat dan kewirausahaan,” sambung Kang Ace yang juga alumnus sejumlah pondok pesantren terkemuka di Jawa Barat ini.

Ia menegaskan pihaknya ingin masyarakat tidak terjebak pinjaman yang menjerat yang pada akhirnya justru tidak memberdayakan. “Kita ingin masyarakat mandiri secara ekonomi, jangan sampai terjebak Bank Emok,” sebutnya.

Karena itu, kata Kang Ace, pihaknya akan menyerahkan bantuan pemberdayaan kemandirian ekonomi berbasis pesantren dengan nilai Rp3,3 miliar, termasuk mobil siaga bencana untuk beberapa wilayah tertentu.

“Permintaan saya, mohon semuanya bisa menjaga amanah. Manfaatkan semua bantuan itu sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Terpisah, anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk program kemashlahatan bukan dari setoran jamaah haji. Tetapi berasal dari dana abadi umat dari efisiensi pelaksanaan haji.

“Kita berharap sekali, mudah-mudahan Bapak Ibu dan lembaga penerima manfaat dapat mengoptimalkan bantuan ini dengan sebaik-baunya,” katanya.

Asep R. Rasyid