Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, H. Maulana Fahmi.

WartaParahyangan.com

BANDUNG — Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, H. Maulana Fahmi, mengakui hingga saat ini belum mempunyai daftaran warga yang mengidap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Bandung, termasuk ODGJ dari luar wilayah.

Menurut legislator dari Fraksi PKS itu, fenomena sosial tersebut harus segera ditangani Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung. Bahkan bukan hanya ODGJ, tapi juga fenomena sosial lainnya seperti masalah badut dan pengamen jalanan, perlu juga ditangani.

“Fenomena sosial seperti itu perlu segera ditangani mengingat sebentar lagi kita memasuki Ramadhan dan juga event internasional Piala Dunia U-20. Jadi diharapkan Dinsos bisa menanggulangi permasalahan tersebut,” kata Fahmi saat ditemui di Gedung DPRD, Rabu (1/3/2023).

Fahmi mengakui, penanganan masalah ODGJ tidak mudah terutama karena anggarannya sangat terbatas, sehingga warga ODGJ tidak mungkin mendapatkan perawatan yang lama. Sedangkan untuk ODGJ yang bukan warga asli, Fahmi meminta agar Dinsos segera melakukan koordinasi dengan tempat dimana ia berasal.

Keberadaan ODGJ itu, kata Fahmi, bisa saja menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga harus ada perhatian khusus dalam penanggulangannya oleh Dinsos yang memang benar-benar bisa bekerja.

“Memang ada sarana persinggahan berupa Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Cisarua Lembang dan di Jalan Riau Bandung, tapi itu hanyalah alternatif sebagai rumah singgah sementara. Terkecuali kalau pihak keluarga dari ODGJ itu berkenan menyerahkan anggota keluarganya yang ODGJ untuk ditangani RSJ,” tutur Fahmi.

Di Kabupaten Bandung sendiri, lanjut Fahmi, ada Rumah Singgah atau UPT yang menangani masalah itu, namun karena anggarannya sangat terbatas, sangat sulit dapat merawat ODGJ dengan waktu yang lama.

“Kami berharap Dinsos dan instansi terkait lainnya dapat segera berkolaborasi untuk melakukan tindakan signifikan agar fenomena sosial tersebut bisa tertangani dengan baik,” katanya.

Lily Setiadarma