Bupati Bandung Dadang Supriatna (kiri) pada kegiatan seminar nasional bertema “Menciptakan Layanan Publik Bebas Korupsi” di Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (6/12/2022).

WartaParahyangan.com

BANDUNG – Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna menjadi narasumber dalam seminar nasional bertema “Menciptakan Layanan Publik Bebas Korupsi” di Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/12/2022).

Pada kegiatan itu, Dadang menjadi bupati pertama yang diundang langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menjadi pembicara pada kegiatan yang diikuti seluruh kepala daerah se Indonesia tersebut.

“Saya diundang langsung oleh KPK RI untuk menjadi narasumber nasional dalam acara memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan di Gedung Sate ini,” ujar Dadang.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Road to Hari Antikorupsi Sedunia yang dilaksanakan KPK RI bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Selain Bupati Bandung, hadir pula sebagai narasumber Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais, dan Wakil Gubernur Jabar H. Uu Ruzhanul Ulum.

Pada paparannya, Dadang menjelaskan implementasi pelayanan publik prima serta tantangan pelayanan publik prima bebas korupsi di Kabupaten Bandung, yang mencakup (1) komitmen dan konsistensi mindset berakhlak, (2) akuntabilitas, (3) transparansi, (4) cakupan penggunaan teknologi digital, serta (5) partisipasi dan kontrol publik.

Bupati Bandung juga memaparkan strategi perbaikan pelayanan publik “kepemimpinan melayani, inovasi dan teknologi digital, untuk menuju pelayanan publik prima”.

Menurut Dadang, output dari kepemimpinan melayani adalah membuka ide baru dan inovasi yang dapat menumbuhkan kepercayaan dan motivasi tinggi serta memaksimalkan potensi bawahan.

“Inovasi pelayanan publik di Kabupaten Bandung berada di peringkat pertama dengan 86 inovasi, disusul inovasi daerah lainnya 39 inovasi dan inovasi tata kelola pemerintahan 31 inovasi,” ungkapnya.

Dadang menyebut salah satu inovasi itu, yakni mall pelayanan publik Kabupaten Bandung. Mall ini dilaksanakan 27 instansi yang memberikan 460 jenis layanan.

“Dengan adanya mall pelayanan publik dapat terbangun akuntabilitas, transparansi, penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan, bebas korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi dan teknologi digital,” tutur Dadang.

Dalam seminar tersebut, Bupati juga menyebutkan nilai survei kepuasan masyarakat tahun 2022 mencapai 84.49 berdasarkan update Indeks Kepuasaan Masyarakat Kabupaten Bandung per 19 November 2022.

“Yang membanggakan bagi saya, Desa Cibiru Wetan di Kecamatan Cileunyi menjadi percontohan Desa Anti Korupsi di Indonesia dengan penilaian 96,16 (kategori istimewa) yang disematkan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Kabupaten Semarang Jawa Tengah, baru-baru ini,” ujarnya.

Sebagai penutup paparannya Bupati Bandung mengatakan, selama melaksanakan tugasnya, Pemkab Bandung pada 2021 mendapat 24 penghargaan dan pada 2022 mendapatkan 76 penghargaan.

Lily Setiadarma