Komisi B DPRD Kabupaten Bandung saat berkunjung ke Perumda Air Minum Tirta Raharja.

WartaParahyangan.com

BANDUNG – Sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung yang belum tersentuh pelayanan air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung. Padahal lokasinya berdekatan dengan sumber air milik BUMD tersebut.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Praniko Imam Sagita kepada wartawan di Soreang, Rabu (1/2/2023).

Praniko menyebutkan, wilayah kecamatan yang belum menerima layanan air bersih itu antara lain Kecamatan Cimaung, Cimenyan dan Cilengkrang. “Kecamatan Cimaung itu berdekatan dengan sumber air milik Perumda Tirta Raharja, tetapi jangankan pelayanan, instalasinya saja belum ada,” ujar Praniko.

Sebelumnya, rombongan wakil rakyat dari Komisi B yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, MM, mengunjungi Perumda Air Minum Tirta Raharja, Senin (31/1/2023).

Kedatangannya ke Perumda tersebut, kata Praniko, untuk melihat program penambahan pelayanan Perumda Tirta Raharja di Margahayu dan Margaasih yang diresmikan Bupati Bandung, beberapa waktu lalu.

Menurut Praniko, dari program tersebut Perumda Tirta Raharja mentargetkan sekitar 12.000 sambungan rumah di wilayah Margaasih dan Margahayu. “Selama ini layanan PDAM baru sampai TKI dan Kopo Permai, kita ke sana untuk mendorong agar di 2023 segera dirampungkan,” ujarnya.

Jika program itu cepat dirampungkan, jelasnya, PDAM bisa membuka pelayanan di 7 kecamatan yang belum terlayani, minimal ada pipa induk.

“Yang penting ada pipa induk lah. Kalau mau pakai atau tidak tergantung kemampuan masyarakatnya masing-masing. Tapi paling tidak pemerintah hadir menyiapkan pipa-pipa induk untuk bisa masuk ke rumah penduduk,” ujar Praniko.

Selain itu, lanjut Praniko, Komisi B juga menekankan agar PDAM mampu meningkatkan pelayanan maksimal dengan banyaknya pelanggan.

“Perumda Tirta Raharja tidak seperti PDAM di daerah lain yang melibatkan pihak ke tiga, sehingga usahanya kuat. Kalau Perumda ini ‘kan mandiri, berjalannya sekuat tenaga dari APBD Kabupaten Bandung. Karena itu kami meminta pemerintah daerah menjaga jangan sampai sahamnya dikuasi pihak ke tiga, karena jika sudah be to be, maka yang dilihat keuntungan saja,” tuturnya.

“Kita juga menjaga ritme itu, jika sudah melibatkan pihak ke tiga yang diutamakan profit oriented, sementara PDAM Kabupaten Bandung ada sosial kemasyarakatannya,” sambung Praniko.

Dia juga menjelaskan, dengan adanya program penambahan daerah layanan, ditahun ini APBD Kabupaten Bandung kembali menggelontorkan dana hingga Rp20 miliar, dengan harapan bahwa bertambahnya jaringan, maka pendapatan pun meningkat.

Tahun kemarin, kata Praniko, Perumda Tirta Raharja mampu menyumbang Rp7 miliar pada PAD Kabupaten Bandung. Rencananya tahun anggaran 2023, DPRD menargetkan Rp 10 miliar pendapatan dari PDAM, atau naik Rp3 miliar.

“Dengan menambah bantuan modal Rp20 miliar, bukan hal kecil buat Pemda, karena efeknya cukup besar. Selain bertambahnya jumlah masyarakat yang mendapat layanan air bersih, aset Pemda pun bertambah dan tercatat,” katanya.

Praniko berharap, selain melaksanakan program kerja yang sudah dipersentasikan, pelayanan PDAM harus tepat waktu, airnya jernih, bersih dan bisa digunakan dengan aman oleh masyarakat. “Setiap 6 bulan sekali atau tiap semester, program kerja PDAM akan kita evaluasi,” tegasnya.

Lily Setiadarma