Bupati Bandung Sebut Perlu Rp9,5 Miliar untuk Menangani Banjir Dayeuhkolot

WartaParahyangan.com

BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna menargetkan penanganan banjir Dayeuhkolot yang rencananya dilakukan secara pentahelix bisa dimulai pada Januari 2026.

Hal itu disampaikan Bupati saat rapat koordinasi pembahasan sinergitas penanganan banjir Kecamatan Dayeuhkolot, di Gedung Pinus Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Jl. M Toha, Kecamatan Dayeuhkolot, Selasa (11/11/2025).

Dalam rakor disepakati dan sudah ditunjuk sebagai panitia penanganan banjir Dayeuhkolot yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Untuk saat ini sampai Desember 2025 dipersiapkan terlebih dulu rencana aksi dan rencana pelaksanaan teknis dengan melibatkan pihak perusahaan dan tokoh masyarakat.

“Jadi, pemerintah daerah tinggal mengawal saja. Kita targetkan Januari 2026 sudah mulai berjalan,” kata Dadang Supriatna.

Kendati dilakukan secara pentahelix, namun khusus untuk Dayeuhkolot ini masih perlu anggaran dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat.

“Dari APBD Kabupaten Bandung 2026 sendiri sudah menyiapkan anggaran Rp5 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jembatan yaitu Jembatan Sukabirus yang membutuhkan Rp4 miliar dan Jembatan Psigaran Rp1 miliar,” kata Kang DS, sapaan Dadang Supriatna.

Pada kesempatan itu Kang DS mengingatkan kepada 30-an perusahaan yang beroperasi di wilayah Dayeuhkolot untuk tidak ego sektoral. Mereka harus memberikan kontribusi nyata demi kenyamanan wilayah operasionalnya sendiri.

“Banjir Dayeuhkolot bukan urusan pemerintah saja, tapi juga para pengusaha. Kalau upaya pentahelix penanganan banjir Dayeuhkolot ini berhasil, toh perusahaan sendiri akan menikmati. Daripada perusahaan rugi Rp1 miliar akibat bencana banjir, lebih baik memberikan kontribusi dalam penanganan banjir Dayeuhkolot ini,” ungkap Kang DS.

Ia menyebut ada delapan langkah strategis yang harus dilakukan dalam penanganan banjir Dayeuhkolot ini. Antara lain normalisasi saluran drainase tepi Jalan Moh Toha yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

Kedua, normalisasi Polder Babakan Sangkuriang, kemudian pembangunan rumah pompa dan pengadaan pompa. Keempat, normalisasi Sungai Cipalasari, kemudian pengerukan saluran lingungan Bojongasih, pengerukan Conecting Drain di wilayah Bojongasing Desa Dayeuhkolot dan normalisasi saluran U-Ditch BBWS Dayeuhkolot.

“Kedelapan kebutuhan strategis ini memerlukan biaya Rp9,5 miliar. Dari 30 perusahaan yang ada di Dayeuhkolot sudah menyatakan siap untuk membantu,” katanya.

Lily Setiadarma

Leave a Reply