WartaParahyangan.com
BANDUNG – Bupati Bandung, Dadang Supriatna menegaskan bahwa PKK dan Posyandu merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Bupati saat menghadiri pelantikan Ketua TP PKK dan TP Posyandu Kecamatan se-Kabupaten Bandung, di Gedung Dewi Sartika, Soreang, Jumat (27/3/2026).
“Tanpa dukungan PKK dan Posyandu, program pemerintah belum tentu bisa berjalan optimal. PKK juga dapat menjadi corong informasi dalam mensosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat,” ujar Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.
Kang DS menegaskan pentingnya peran kader PKK yang jumlahnya mencapai sekitar 28 ribu orang di Kabupaten Bandung. Ia meminta seluruh kecamatan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh, termasuk memastikan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. “Saya minta tidak ada kader PKK yang kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif,” ujarnya.
Selain itu, ia menyampaikan rencana kehadiran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 14 April 2026 mendatang, terkait program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
“Insya Allah Kabupaten Bandung akan mendapatkan bantuan rumah layak huni sekitar 5.000 unit. Ini penting, karena keberhasilan program PKK juga ditunjang oleh ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bandung, Emma Dety Permanawati menegaskan pentingnya peran strategis PKK dan Posyandu dalam mendukung program pembangunan pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
“PKK dan Posyandu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program-program prioritas pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa PKK dan Posyandu merupakan dua pilar utama dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Melalui 10 Program Pokok PKK, upaya peningkatan kualitas hidup keluarga terus didorong di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi hingga lingkungan hidup.
Juga Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum linmas), serta sosial.
Emma juga mengingatkan agar seluruh pengurus TP PKK dan TP Posyandu dapat menjalankan tugas dengan mengedepankan prinsip kemitraan, keswadayaan, serta semangat gotong-royong.
“Saya berharap seluruh potensi yang ada di Kabupaten Bandung dapat dioptimalkan, termasuk menjalin kemitraan dengan berbagai OPD dan lembaga untuk mendukung pelaksanaan program,” katanya.
Emma juga menegaskan pentingnya nilai integritas, kepedulian, keteladanan, dan semangat gotong royong bagi para Ketua TP PKK dan TP Posyandu dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.
“Kita harus menjadi teladan dalam menggerakkan masyarakat serta selalu mendahulukan kepentingan bersama,” tegas Emma seraya mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bedas.
Lily Setiadarma
