WartaParahyangan.com
BANDUNG – Bupati Bandung, Dadang Supriatna menegaskan pentingnya menjaga integritas dan keberlanjutan pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan yang ada.
Hal itu disampaikan Dadang Supriatna dalam rapat koordinasi bulanan di Rumah Dinas Bupati, Soreang, Jum’at (19/12/2025), dengan dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Bandung.
Pada kesempatan itu, Bupati Bandung mengapresiasi pencapaian Kabupaten Bandung yang berhasil mempertahankan predikat zero corruption menurut Survei Pengendalian Internal (SPI) KPK.
“Kami harus terus menjaga ini. Jangan sampai ada celah untuk korupsi, karena jika satu orang terjerat, itu bisa membuka pintu bagi yang lainnya. Kabupaten Bandung harus tetap menjadi contoh dalam hal integritas dan transparansi,” ujar Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.
Prestasi lainnya yang membanggakan adalah peringkat MCP KPK Kabupaten Bandung yang kini berada di posisi ke-4 secara nasional dengan angka 94% dan menduduki ranking ke-1 di Jawa Barat.
“Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Saya berharap semua OPD tetap menjaga kinerja tinggi ini, agar kita terus berada di jalur yang benar,” katanya.
Kang DS juga mengingatkan pentingnya fokus pada pelayanan publik yang berkualitas dan pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Meski pendapatan daerah mengalami tantangan di akhir tahun 2025, Kang DS optimistis bahwa upaya maksimal dari semua pihak akan memastikan Kabupaten Bandung tetap mencapai predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk 10 tahun berturut-turut.
“Jangan sampai ada gagal bayar atau kas defisit. Saya akan memantau terus hingga detik-detik terakhir akhir tahun ini,” tegas Kang DS.
Ia mengingatkan bahwa meskipun ada tantangan, kerja keras semua pihak akan memastikan pencapaian visi-misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. “Mari kita semua terus bekerja dengan penuh dedikasi, fokus pada pelayanan publik yang terbaik, dan tetap menjaga integritas dalam setiap langkah kita,” ajaknya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, juga menekankan pentingnya memastikan kas daerah aman, terutama terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum sepenuhnya diterima dari pusat dan provinsi.
Cakra juga mengingatkan agar target pajak daerah seperti pajak restoran, pajak perhotelan, dan pajak lainnya dapat segera dipenuhi untuk menghindari defisit anggaran.
Lily Setiadarma
