WartaParahyangan.com
BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke ruang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung pada Rabu, 25 Maret 2026.
Ia menargetkan penguatan stabilitas fiskal serta percepatan optimalisasi pendapatan daerah sebagai fondasi pembangunan.
Dalam sidak tersebut, Dadang menegaskan bahwa stabilitas keuangan menjadi kunci utama jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, ia menempatkan sektor pendapatan sebagai prioritas strategis.
“Roda organisasi ini bisa berjalan apabila keuangan fiskal stabil. Pembangunan juga akan maksimal jika ketahanan fiskal terjaga,” kata Dadang di sela kunjungan ke kantor Bapenda Kabupaten Bandung yang diterima oleh Kepala Bapenda setempat, H. Erwan Kusuma Hermawan, S.Sos., M.Si.
Ia juga menjelaskan alasan fokusnya terhadap Bapenda. Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak akan berdampak langsung pada kapasitas pembangunan daerah. Ia pun mengapresiasi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
“Saya haturkan terima kasih kepada wajib pajak. Pajak yang dititipkan ke Bapenda akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Dadang juga menyoroti potensi opsen pajak yang dinilai bisa menjadi sumber pembiayaan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa saat ini pemerintah daerah menargetkan angka Rp197 miliar dalam APBD murni.
Namun demikian, ia membuka peluang peningkatan hingga Rp300 miliar. “Apabila opsen mencapai Rp300 miliar, maka seluruhnya akan kita arahkan untuk pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Menurut Dadang, infrastruktur menjadi prioritas karena berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ia juga mengaitkan kebutuhan tersebut dengan dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya sektor ketahanan pangan.
Ia mencontohkan kondisi di Desa Sukajadi yang memiliki potensi pertanian kentang, namun akses jalannya masih belum memadai.
Dadang juga menyinggung pentingnya akses jalan menuju dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kawasan wisata. Sebab konektivitas menjadi faktor penentu keberhasilan program-program tersebut.
Karena itu, Bupati meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar turut memperhatikan jalan provinsi. “Keseimbangan infrastruktur harus terwujud, termasuk peran provinsi,” katanya.
Setelah dari Bapenda, Dadang melanjutkan sidak ke BKAD. Dalam kesempatan itu, ia menemukan adanya perbedaan data pendapatan antara sejumlah instansi. Data dari Bank BJB menunjukkan angka sekitar Rp320 miliar, sementara Bapenda mencatat Rp213 miliar dan BKAD sebesar Rp277 miliar.
Menanggapi hal itu, Dadang langsung meminta klarifikasi. Karena perbedaan data harus segera direkonsiliasi agar tidak mengganggu perencanaan keuangan. “Data ini harus disinkronkan. Di BJB seluruh pendapatan masuk dalam satu pos, sementara di Bapenda dan BKAD belum direkonsiliasi,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa pendapatan transfer daerah telah mencapai hampir Rp770 miliar. Hal itu menunjukkan kondisi fiskal Kabupaten Bandung masih relatif stabil.
Selain fokus pada pendapatan, Dadang juga menyoroti pengelolaan aset daerah. Ia menyebutkan bahwa Pemkab Bandung memiliki sekitar 2.530 bidang aset yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk di luar daerah. Oleh karena itu, ia meminta dilakukan pendataan dan optimalisasi pemanfaatan aset.
Menyinggung aset di kawasan Arcamanik yang sebelumnya merupakan milik Kabupaten Bandung, Dadang menegaskan perlu segera dilakukan penelusuran terkait kompensasi atas aset tersebut. “Luasnya hampir 65 hektare. Kita akan cek apakah kompensasinya sudah terpenuhi atau belum,” katanya.
Ia mengakui sebagian aset telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk pembangunan gedung SLTA di beberapa wilayah seperti Arjasari dan Margaasih. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat.
Dadang juga mengakui realisasi pendapatan saat ini belum memuaskan. Ia menyebutkan, target pendapatan tahunan Rp2 triliun seharusnya menghasilkan sekitar Rp180 miliar per bulan, sehingga pada Maret seharusnya sudah mencapai sekitar Rp450 miliar. Namun, realisasi baru mencapai Rp320 miliar.
Meski demikian, ia memahami adanya fluktuasi pembayaran pajak pada bulan-bulan tertentu. Oleh sebab itu, ia meminta jajaran Bapenda untuk terus mendorong peningkatan penerimaan. “Kita akan dorong dan evaluasi bersama, termasuk potensi pajak dari sektor pariwisata,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Bandung, Yana Rosmiana, menjelaskan bahwa sidak tersebut bertujuan mengevaluasi realisasi pendapatan, belanja, serta kondisi aset daerah. Ia menegaskan bahwa aset menjadi perhatian utama karena memiliki potensi meningkatkan kapasitas fiskal.
Yana pun tengah mendorong optimalisasi aset melalui sertifikasi dan pemanfaatan kerja sama. Salah satunya adalah pengembangan fasilitas charging station kendaraan listrik di area perkantoran dan pelayanan pajak.
Selain itu, BKAD juga melakukan pendataan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian aset dengan tata ruang. Ia mengakui adanya sejumlah kendala, terutama terkait pencatatan aset yang masih tersebar di berbagai perangkat daerah.
“Beberapa aset masih tercatat di SKPD yang tidak sesuai fungsi. Oleh karena itu, akan kita tarik dan sesuaikan dengan tugas pokok untuk dioptimalkan,” kata Yana.
Lily Setiadarma
