WartaParahyangan.com
KOTA SUKABUMI – Pemerintah Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 di aula kantor kecamatan setempat, Kamis (23/1/2025).
Dalam kegiatan bertema “Memantapkan Pembangunan Kota Sukabumi yang inklusif dan berkelanjutan” itu hadir Pj. Sekda Kota Sukabumi Hasan Asari, beberapa anggota DPRD Kota Sukabumi seperti Suhud Jaya Kusumah dan Inggu Sudeni, perwakilan SKPD, Camat Citamiang Aries Ariandi, unsur Forkopimcam, para tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Pj. Sekda Kota Sukabumi Hasan Asari, menekankan pelaksanaan musrenbang ini merupakan pendekatan bottom up atau dari bawah dalam perencanaan pembangunan.
”Ini adalah musrenbang tingkat kecamatan terakhir di Kota Sukabumi dan nantinya akan dibawa ke musrenbang tingkat kota. Musrenbang ini juga merupakan tahapan demokratisasi pembangunan yang menjadi perwujudan dalam perumusan perencanaan pembangunan di kota,” ujar Hasan Ashari.
Musrenbang, lanjut Hasan Ashari, menerapkan pendekatan bottom up dari bawah ke atas misalnya dari rembug warga, kelurahan hingga tingkat kecamatan dan kota. Harapannya, perencanaan pembangunan mampu menjaring aspirasi warga.
Ia juga menyebutkan, di Musrenbang Citamiang ada 49 usulan, yakni fisik 24 usulan dan non fisik 25 usulan. ”Usulan banyak tapi dilihat urgensi, solusi dan growth (USG) karena ada keterbatasan anggaran. Nanti dilihat dipilih mana yang diakomodir dan tidak,” katanya.
Camat Citamiang Aries Ariandi menyebutkan, musrenbang ini dilaksanakan setelah sebelumnya ada rumbuk warga, kemudian musrenbang kelurahan, dan sekarang musrenbang kecamatan. Pihaknya pun sudah mendapatkan usulan prioritas dari 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Citamiang.
“Misalnya non fisik kita mengusulkan 25 kegiatan, antara lain tataboga dan perbengkelan, dengan usulan anggaran sekitar Rp1,9 miliar. Untuk fisiknya kita mengusulkan 24 kegiatan dengan usulan anggaran sekitar Rp13,7 miliar,” ujar Aries.
Camat juga menyebutkan, tahun lalu Kecamatan Citamiang mendapatkan pembangunan senilai Rp21 miliar. Ini ada yang melalui P2RW, ada juga yang dana kelurahan dan dari SKPD, baik SKPD lingkup Pemkot Sukabumi maupun dari provinsi seperti bantuan untuk perbaikan rutilahu.
“Di 2025 ini ada 2 kelurahan yang jadi prioritas untuk mendapat perbaikan rutilahu, yakni Kelurahan Nanggeleng dan Citamiang. Mudah-mudahan usulan ini direalisasikan, sehingga kawasan kumuh di Kecamatan Citamiang bisa berkurang lagi,” ucap Camat.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Golkar, Suhud Jaya Kusumah, menyatakan kesiapannya untuk mengawal musrenbang tersebut, sehingga berbagai rencana kegiatan yang diusulkan nantinya dapat direalisasikan.
Suhud juga menyampaikan apresiasinya kepada Camat Citamiang dan jajaran atas terlaksananya Musrenbang Kecamatan Citamiang yang sepenuhnya berisi usulan-usulan dari masyarakat setempat. “Seperti usulan dari Kelurahan Nanggeleng dan beasiswa untuk siswa SD dan SMP. Ini sangat baik dan bisa masuk skala prioritas,” katanya.
Hal senada dikatakan anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni, yang menyampaikan rasa syukurnya bahwa musrenbang kecamatan tersebut berjalan lancar, dan berharap semua pengajuan terutama yang prioritas, dapat terrealisasikan.
“Anggaran kita memang terbatas. Tapi musrenbang itu ‘kan untuk 2026. Makanya kami anggota DPRD sebagai mitra pemerintah, sama punya keinginan untuk meningkatkan PAD Kota Sukabumi guna membiayai pembangunan. PAD sekarang Rp600 miliar, kita targetkan naik dua kali lipat,” ujar Inggu.
Sebagai mitra pemerintah, lanjut Inggu, pihaknya akan berkomunikasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi terpilih, bagaimana kita bisa membawa investor masuk ke Kota Sukabumi untuk meningkatkan PAD. Selain itu juga perlu optimalisasi perusahaan-perusahaan milik daerah seperti PDAM, Bank Pasar dan sebagainya.
“Sebetulnya potensi kita masih besar untuk meningkatkan PAD. Karena itu kita akan dorong pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan PAD,” kata Inggu seraya berharap musrenbang tidak semata seremonial, tapi setiap usulan dari bawah, terlebih yang masuk prioritas, harus direalisasikan oleh pemerintah.
Jenal
