WartaParahyangan.com
CIANJUR – Bencana gempa bumi dahsyat yang mengguncang Kabupaten Cianjur pada Senin siang tiga pekan lalu, bukan saja menimbulkan ratusan korban meninggal dunia, puluhan ribu rumah ambruk, ratusan fasilitas umum rusak, dan 100 ribu lebih warga terdampak harus tinggal di tenda-tenda pengungsian. Tapi juga dokumen administrasi kependudukan (adminduk) milik warga banyak rusak akibat rumahnya ambruk.
Dokumen adminduk tersebut, terlebih saat ini, sangat penting untuk menyelesaikan berbagai urusan, termasuk untuk warga terdampak gempa bumi Cianjur, misalnya sebagai persyaratan dalam memperoleh bantuan perbaikan rumah dari pemerintah.
Karena itulah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, bekerjasama dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Disdukcapil Jabar, membuka Pospo Disdukcapil Tanggap Bencana di sejumlah titik pengungsian warga terdampak, khususnya di wilayah kecamatan yang terdampak paling parah seperti di wilayah Kecamatan Cugenang, Warungkondang dan Kecamatan Cianjur.
Posko Disdukcapil Tanggap Bencana yang dibuka sejak 26 November 2022 itu dilaksanakan secara mobile, bergerak atau pindah dari satu titik pengungsian ke titik pengungian lain yang jumlah warga terdampaknya sangat banyak. Ini dilakukan karena memang tujuannya pun untuk mendekatkan, memudahkan dan mempercepat pembuatan dokumen adminduk warga terdampak yang sangat membutuhkan KK, KTP-el, Akte Kematian, Akte Kelahiran, dan dokumen adminduk lainnya.
Semua dokumen adminduk yang dimohon, saat itu juga diproses dan dicetak serta langsung diberikan kepada yang bersangkutan, dan itu gratis.
“Sejak kami membuka posko tanggap bencana pada 26 November hingga 14 Desember, sudah tercetak lebih dari 5.880 dokumen adminduk,” ujar Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur, H. Munajat, saat ditemui di ruang kerjanya sementara di kantor Disdukcapil setempat, Jum’at (16/12/2022). Ini karena memang beberapa bangunan yang ada di kantor Disdukcapil Cianjur termasuk ruangan kepala, juga rusak akibat gempa bumi tersebut.
Jumlah dokumen adminduk sebanyak itu antara lain berupa 2.519 KK, 3.071 KTP-el, 213 Akte Kelahiran, dan 78 Akte Kematian. Dari jumlah warga yang membuat KTP, sebanyak 295 orang merupakan warga yang baru memiliki KTP, karena memang ada para pemuda sebanyak itu yang melakukan perekaman di posko-posko Disdukcapil Tanggap Bencana.
Menurut Munajat, jumlah dokumen adminduk yang diproses/dicetak di posko tanggap bencana, dipastikan akan terus bertambah, karena posko tanggap bencana masih akan terus berjalan.
“Mulai Senin (20/12/2022), kami akan membuka posko di Limbangansari, Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur. Sedangkan saat ini posko Disdukcapil Tanggap Bencana ada di Desa Talaga, Kecamatan Cugenang. Posko kami ada di satu titik pengungsian rata-rata 3-4 hari,” ujarnya.
Disdukcapil Tanggap Bencana tersebut antara lain sudah dilaksanakan di Posko Lapang Jagaraksa, Posko Kopasus, Posko Badan Intelejen Negara (BIN), Posko Cijedil, Posko Mangunjaya, Posko Cariu, Posko Nagrak dan Posko Talaga.
Munajat juga menyebutkan, saat ini blanko KTP-el sudah hadis, sehingga warga terdampak yang memohon pembuatan KTP, hanya akan diberi surat keterangan (suket) yang masa berlakunya hanya sampai akhir Desember tahun ini.
“Saat kami membuka posko dihari pertama, kami mendapat tambahan blanko KTP-el sebanyak 900 keping dari beberapa Disdukcapil di Jabar. Sekarang semuanya sudah habis, termasuk blanko KTP-el yang kami cadangkan sendiri,” tuturnya.
Ketika ditanya apakah hal itu ada kaitannya dengan peralihan KTP-el ke KTP digital, Munajat mengatakan, habisnya blanko KTP-el tak ada kaitannya dengan peralihan tersebut. Tapi memang di pusat pun (Dirjen Dukcapil) blanko KTP-el sudah habis, dan baru akan mencetak lagi sekitar Januari 2023.
“Kami mohon maaf jika nanti, mulai Senin esok lusa, pemohon KTP hanya akan diberi suket sebagai pengganti sementara KTP-el,” kata Munajat seraya menambahkan, animo warga terdampak gempa bumi, dan warga lainnya untuk membuat dokumen adminduk sangat tinggi.
Asep R. Rasyid
