WartaParahyangan.com
PURWAKARTA – Dukungan warga dan santri untuk Airlangga Hartarto Presiden 2024 bergema di Pondok Pesantren Raudlatul Tarbiyah Liunggunung Plered, Purwakarta, Rabu (5/4/2023).
Pimpinan Ponpes Raudlatul Tarbiyah Liunggunung Plered, KH. Ahmad Anwar Nasihin, mengatakan, perekonomian Indonesia bisa tumbuh baik, sehingga masyarakat semakin maju dan sejahtera salah satunya karena terobosan dan gagasan serta kiprah Airlangga Hartarto sebagai Menko Bidang Perekonomian saat ini.
Sebab itu, kata dia, pihaknya sangat mendukung dan mendo’akan agar Airlangga bisa menjadi Presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih selama ini Airlangga dikenal sangat dekat dan selalu memperjuangkan aspirasi ulama, kiai, santri dan pondok pesantren.
“Salah satu buktinya Pak Airlangga ini selalu dekat dengan ulama, santri dan pesantren, beliau mau menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita di pelosok Kampung Riunggunung, sehingga banyak yang bertanya-tanya mengapa Pak Menko mau-maunya berkunjung ke sini yang jalannya saja buntu,” kata Kiai Anwar Nasihin.
Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto berkunjung ke salah satu Ponpes terbesar di Purwakarta itu dalam rangka menghadiri kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Keuangan Inklusi Bagi Pondok Pesantren di ponpes tersebut.
Turut mendampingi Airlangga Hartarto, antara lain Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jabar Daniel Muttaqien, Sekretaris MQ. Iswara dan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Bidang Khusus serta Bupati Purwakarta Ambu Anne Ratna Mustika.
Disebutkan Kiai Anwar Nasihin, bentuk kecintaan Airlangga Hartarto terhadap pondok pesantren dan warga Nahdlyin di Purwakarta selama ini bisa dilihat dari upaya yang bersangkutan dalam membantu pemberdayaan ekonomi pondok pesantren di seluruh Tanah Air termasuk di Purwakarta dan di Jawa Barat.
“Jadi pada kesempatan ini saya sangat berbahagia karena kedatangan seorang amir (pemimpin), seorang umaro yang sangat kalem, tidak banyak bicara tapi banyak bekerja yaitu Pak Airlangga. Beliau juga tidak banyak pencitraan tetapi dicintai oleh masyarakat,” sebut Kiai Anwar Nasihin di tengah gemuruh teriakan ‘Airlangga Presiden 2024’ dari ribuan warga dan jamaah yang hadir.
Anwar berharap, Airlanga bisa terus berlanjut mengurus bangsa ke depan. “Nah mudah-mudahan beliau bisa terus mengurus bangsa ini bukan hanya sekedar menjadi Menko, tapi mudah-mudahan bisa menjadi Presiden Republik Indonesia,” sambungnya.
Pondok Pesantren Liunggunung, didirikan oleh KH. Didi Izzuddin bin KH. Ibroni pada tahun 1950. Kyai Didi dilahirkan di Tasikmalaya pada 17 Juni 1915. Beliau adalah muridnya KH. Zainal Mustofa Sukamanah, Tasikmalaya, yang merupakan Pahlawan Nasional.
Apresiasi Pesantren
Terpisah, Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya terhadap keluarga besar ponpes di seluruh Tanah Air, termasuk di Purwakarta yang telah ikut terlibat dalam memperkokoh kekuatan berbangsa dan bernegara.
Pada kesempatan itu Airlangga sempat memberikan berbagai bantuan termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bidang pertanian dan peternakan melalui lembaga pesantren.
Sebelumnya, saat menyampaikan keynote speech dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa Tahun 2023 di Purwakarta, Airlangga menjelaskan di tengah berbagai proyeksi perlambatan kondisi perekonomian global, inflasi menjadi salah satu komponen perekonomian nasional yang mampu menunjukkan eksistensi yang terkendali dengan optimal.
Stabilisasi inflasi tersebut, kata Airlangga, mampu dicapai berkat extra effort yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIP-TPID).
Tercatat, realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 sebesar 5,51% atau lebih rendah dari consensus forecast 6,5%. Selanjutnya mengawali tahun 2023, inflasi IHK pada Maret juga tercatat sebesar 4,97% atau menurun dibandingkan bulan Februari yang sebesar 5,47%.
“Pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang fleksibel, responsif, serta akomodatif,” ungkap Airlangga.
Bauran kebijakan tersebut salah satunya diimplementasikan Pemerintah dengan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan mulai dari pengembangan budidaya pertanian, penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, subsidi pupuk dan bunga kredit, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa ketahanan pangan.
Dukungan Akses Pembiayaan
Guna mendorong peningkatan produksi petani, sebut Airlangga, Pemerintah telah memberikan dukungan akses pembiayaan khusus bagi petani melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta KUR Super Mikro.
Selain itu, perluasan inovasi teknologi dan digitalisasi pertanian juga dilakukan Pemerintah melalui perluasan adopsi teknologi (Internet of Things) seperti smart irrigation dan smart farming.
“Kerja sama antardaerah di wilayah Jawa, termasuk Jawa Barat, menjadi penting. Dan tadi Gubernur BI mengatakan agar daerah juga mengatur transportasi dan subsidi transportasi dari daerah penghasil ke daerah penerima,” tegas Menko Airlangga.
Lebih lanjut Menko Airlangga menerangkan bahwa Pemerintah terus melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok selama Ramadan dengan operasi pasar, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras selama bulan Maret-Mei kepada 21,353 juta penerima manfaat di 514 Kabupaten/Kota, serta melakukan penyampaian upaya Pemerintah melalui tokoh agama atau masyarakat dan media sosial.
Usai menyampaikan arahan, Menko Airlangga juga melakukan tinjauan terhadap Operasi Pasar Murah sebagai bagian dari kegiatan GNPIP tersebut. Operasi Pasar tersebut dilengkapi dengan 14 kios bahan pangan pokok mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga sayuran.
Turut hadir dalam kesempatan itu di antaranya anggota Komisi VIII dan X DPR RI, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Purwakarta, Ketua DPRD Jawa Barat, serta perwakilan Walikota/Bupati se-Jawa Barat.
Asep R. Rasyid
