WARTAPARAHYANGAN.COM

BANDUNG – Direktur Utama PT BPR Kerta Raharja, H. Moch. Soleh Pios melalui Direktur Kepatuhan H. Beni Subarsyah SE., MM.,  mengatakan, kebijakan Pemkab Bandung yang tidak menutup keran ekonomi baik di sektor pariwisata dan sektor-sektor riil lainnya membuat UMKM tetap berjalan. Ini pun membuat BPR Kerta Raharja terbantu untuk terus menjalankan bisnis perbankan. 

Menurut Beni, hasil rapat kerja dengan Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat, pandemi Covid-19 cukup mengganggu laju non performing loan (NPL). 

“Tapi berbeda dengan Kabupaten Bandung, BPR Kerta Raharja tetap berjalan bisnisnya walaupun sedikit terganggu. Ini karena kebijakan Pemda melaui Pak Bupati selaku pemegang saham mayoritas,” ucap Beni saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurut Beni, kebijakan Bupati Bandung yang tidak sekaligus melakukan penutupan sektor-sektor riil perekonomian cukup berdampak besar. Sehingga laju perekonomian di Kabupaten Bandung masih stabil, bahkan diatas rata-rata provinsi dan nasional. 

Masih aktifnya bisnis pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 yang memanfaatkan sektor pariwisata di Kabupaten Bandung, kata Beni, juga turut menjadi alasan. Sebab, hampir di 31 kecamatan, pelaku UMKM binaan BPR Kerta Raharja masih tetap berproduksi produk-produk lokal yang cukup menjanjikan. 

“Memang kami support ke UMKM yang menonjolkan produk-produk lokal. Jadi nilai jual produk-produk lokal masih banyak diminati. UMKM tidak mati, ini juga menjadi alasan bisnis BPR Kerta Raharja tetap berjalan,” ucap dia. 

Di tengah pandemi ini, BPR Kerta Raharja memang tidak maksimal melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pelaku UMKM yang menjadi nasabah. Kendati demikian, kata Beni, ada upaya khusus yang dilakukan dengan menggerakkan BUMDes di setiap desa, hingga mendorong pembentukan koperasi-koperasi bagi pelaku UMKM. 

Selain itu, bisnis berjalan juga ditopang dengan produk-produk baru perkreditan melalui MCR Milenial dan pekreditan dengan suku bunga 3 persen selama setahun dengan pinjaman modal Rp1,5 juta ke bawah. “Kami fasilitasi itu agar pelaku UMKM mendapatkan permodalan untuk mencegah menjamurnya rentenir yang suku bunganya sangat mencekik,” kata H. Beni 

Lily Setiadarma