WARTAPARAHYANGAN.COM
BANDUNG — Anggota Komisi V DPR RI, Iis Edhy Prabowo mendorong Basarnas, BNPB, dan BMKG untuk siaga penuh terkait dengan fenomena La Nina. Ia menyarankan agar menggunakan anggaran untuk kepentingan yang paling utama. Yaitu mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
“Contohnya adalah bagaimana caranya, masyarakat bisa tahu dan bisa bersiap-siap ketika bencana itu datang,” ujar Iis saat wawancara usai mengisi acara Sosialisasi Empat Pilar DPR/MPR RI di Sahid Sunshine, Soreang, Rabu (11/11).
Iis mendorong agar ada sistem atau program, yang tidak hanya berisi tentang peringatan saja. Tapi bagaimana caranya agar masyarakat bisa siap dalam menghadapi bencana.
“Setidaknya masyarakat itu tidak sampai habis-habisan terkena bencana, karena diperingati lebih dahulu, minimal meminimalisir,” kata Iis.
“Tapi saya yakin Basarnas dan BNPB, pastinya mereka membuat program-program peringatan kepada masyarakat. Paling tidak untuk meminimalisir dampak bencana yang akan diperoleh oleh masyarakat. Meminimalisir ya, kalau meniadakan mungkin tidak,” tutur Iis.
Selanjutnya, terkait dengan penanganan pandemi Covid 19, Iis meyakini BNPB sudah membuat daftar tindakan yang akan dilakukan. Intinya, agar pandemi Covid 19 ini tidak menyebar secara luas. Diantaranya adalah membuat aturan kerumunan di tengah pandemi Covid 19.
“Juga peraturan kapan waktu yang baik atau kapan waktu yang memang seharusnya masyarakat itu berkerumun. Dengan waktu yang sebentar dan juga pastinya dengan protokol kesehatan yang memang harus tepat. Dan saya yakin juga setiap tempat yang mengadakan suatu acara, jika memang itu keluar dari aturan, mereka itu pasti akan dikenakan sanksi,” papar Iis.
Ditengah pandemi Covid 19 ini, Iis mengakui bahwa capaian target kinerja memang tidak sesuai target. Karena memang ada anggaran-anggaran yang harus dikesampingkan untuk penanganan Covid 19. Meskipun demikian, pihaknya berusaha agar proyek-proyek padat karya tetap berjalan.
“Proyek padat karya itu langsung dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakat sendiri yang mengerjakan. Jadi sebetulnya proyek-proyek yang kami lakukan ini adalah sebetulnya proyek pandemi,” katanya.
“Dimana proyek itu melibatkan masyarakat, yang mungkin daya belinya sudah menurun atau dia PHK, mereka balik ke kampungnya, tapi ada proyek kita, proyek dari PUPR dan sebagainya, mereka bisa bekerja di proyek kami tersebut. Dan itu sangat berpengaruh sekali,” papar Iis.
Selanjutnya terkait dengan Program Rutilahu, kata Iis, dari komisi V DPR RI menginginkan adanya penambahan nilai unit.
“Kami menginginkan unitnya justru ditambah, karena namanya juga bantuan stimulan. Jadi, tidak perlu penuh bantuannya, tapi bisa menstimulasi masyarakat untuk bisa memiliki hunian yang layak,” ungkap Iis.
Terakhir, Iis berharap pada tahun 2021, pandemi Covid 19 ini bisa selesai. Sehingga, proyek-proyek reguler dan proyek besar bisa diluncurkan.
“Agar proyek yang besar ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas,” pungkas Iis.
Lily Setiadarma
