Lantik Pengurus FPRB Kabupaten Bandung, Bupati Berharap FPRB Memberikan Kontribusi Nyata bagi Masyarakat

wartaparahyangan.com

BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna melantik Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bandung Periode 2024-2028 di Gedung Moch Toha Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Senin (23/12/2024).

Bupati Bandung didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama menyampaikan amanah kepada pengurus FPRB yang baru dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang lebih Bedas.

Menurut Dadang, kondisi geografis Kabupaten Bandung terdiri dari wilayah datar, perbukitan dan pegunungan. Dengan suhu udara berkisar antara 14 sampai 37 derajat celcius, serta kelembaban 75 persen pada musim hujan dan 60 persen pada musim kemarau.

“Hal tersebut membuat Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan beragam potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, gempa bumi dan lainnya. Oleh karena itu, keberadaan FPRB sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana,” tuturnya.

Peran FPRB, lanjut Dadang, tidak hanya terbatas pada saat bencana terjadi, tetapi juga meliputi fase pra-bencana dan pasca-bencana. Dalam fase pra-bencana, FPRB memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan potensi risiko bencana yang ada di sekitar mereka.

“FPRB juga harus memberikan edukasi terkait mitigasi bencana, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana,” ujarnya.

Ia menyebutkan, saat bencana terjadi, FPRB menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan koordinasi, mobilisasi sumber daya, dan memastikan bantuan cepat serta tepat sasaran.

“Sedangkan pada fase pasca-bencana, FPRB berperan dalam pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan, sehingga mereka dapat kembali bangkit dan menjalani kehidupan yang normal,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.

Kang DS juga berharap agar FPRB dapat memperkuat sinergi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah Kabupaten Bandung, BPBD, Dinas Sosial dan pihak lainnya, guna menciptakan strategi mitigasi yang efektif,” tuturnya.

“Prioritaskan edukasi dan literasi kebencanaan kepada masyarakat, agar mereka memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana,” pesannya.

Lily Setiadarma