WartaParahyangan.com
CIANJUR – Yayasan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Huda Pacet, Kabupaten Cianjur, mendapatkan bantuan dana Grant Assistence for Grassort Human Security Projects (Grassroots) dari KedubesJepang.
Bantuan yang diterima yayasan yang berlokasi di Kampung Taman Jaya I RT 2/10, Desa Gadog, Kecamatan Pacet itu digunakan untuk membangun ruang kelas dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya.
Hal itu diapresiasi Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Cianjur H. Herman Suherman saat meletakkan batu pertama pembangunan ruang kelas baru MI Darul Huda, Kamis (20/2).
“Pemerintah Kabupaten Cianjur tentunya mengucapkan terima kasih kepada negara Jepang yang telah memberikan bantuan untuk pembangunan fasilitas pendidikan yang dikelola yayasan ini,” katanya.
Herman juga menyebutkan, selama ini Pemkab Cianjur berupaya memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah, termasuk madrasah. Hanya saja karena keterbatasan anggaran, belum semua madrasah di Cianjur menerima bantuan pemerintah daerah.
Karena itulah, kata Herman, Pemkab Cianjur mendorong pihak swasta agar mendukung pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur.
“Saya harap bantuan dari Kedutaan Jepang ini benar-benar dimanfaatkan, sehingga MI Darul Huda semakin berkembang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Yayasan MI Darul Huda, Ali Al Bustom, menjelaskan, bantuan dana dari Jepang itu diperuntukan bagi pembangunan ruang kelas. Karena memang selama ini MI tersebut kekurangan ruang belajar.
“Murid MI Darul Huda ini berjumlah 121 orang terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6. Sedangkan ruang kelas yang ada saat ini ada empat lokal dan satu ruang kantor. Jadi murid-murid yang belum memiliki ruang kelas, melaksanakan kegiatan belajarnya di rungan lantai II Masjid Darul Huda,” ungkap Bustom.
Pihaknya juga menyebutkan, sejak berdiri beberapa tahun lalu, MI Darul Huda dikhususkan bagi anak-anak kaum duafa dan yatim piatu.
Dari waktu ke waktu jumlah muridnya bertambah. Tapi di sisi lain, fasilitas pendidikannya tidak memadai. Bahkan ada satu ruangan yang disekat agar bisa digunakan untuk belajar dua kelas.
Karena itu ketika Bustom mendengar Kedutaan Jepang sering memberikan bantuan untuk kepentingan pendidikan, maka pada 2018 pihaknya mengirimkan proposal bantuan dana ke Kedutaan Jepang.
“Alhamdulillah pada September 2019 proposal kami mendapat respon positif, dan pihak Kedutaan Jepang memberikan bantuan kurang-lebih Rp 1,1 miliar,” kata Bustom.
Dana tersebut, menurut Bustom, bersumber dari hasil pajak masyarakat Jepang. “Jadi, selain untuk pembangunan, dana hasil pajak di Jepang juga digunakan untuk bantuan sosial dan pendidikan,” katanya.
(Asep R. Rasyid)
