WartaParahyangan.com
KOTA SUKABUMI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan Kota Sukabumi yang mengedepankan kolaborasi pendanaan, penguatan ekonomi masyarakat, serta penajaman program prioritas wilayah.
Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa pembangunan kota tidak semata mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Pemerintah daerah, membuka ruang pendanaan non APBD melalui kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat,” kata Ayep dalam Musrenbang di aula kantor Kelurahan Citamiang, Senin (15/12/2025), yang antara lain dihadiri anggota DPRD Kota Sukabumi Raden Koesoemo Hutaripto, Camat Citamiang Aries Ariandi, dan Lurah Citamiang Dorry.
Salah satu skema yang didorong Wali Kota adalah pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pemberangkatan tenaga kerja migran serta penguatan ekonomi produktif warga.
Ayep mengajak masyarakat usia produktif, khususnya di bawah 40 tahun, untuk memanfaatkan peluang tersebut sebagai jalan keluar dari pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja.
Selain sektor ketenagakerjaan, Ayep juga menekankan pembangunan ekosistem ekonomi berbasis dana abadi melalui program qardhul hasan yang dikelola bersama Baznas. Program ini bersumber dari sedekah dan jariyah masyarakat, yang hingga kini telah menjangkau lebih dari 1.200 anggota di berbagai wilayah Kota Sukabumi.
Ayep mengungkapkan, dana wakaf yang berhasil dihimpun telah menembus angka lebih dari Rp2 miliar, dengan kontribusi khusus dari Kota Sukabumi mencapai sekitar Rp530 juta.
Dana tersebut diharapkan menjadi penopang ekonomi umat yang berkelanjutan dan mampu mendorong kemandirian masyarakat.
Camat Citamiang Aries Ariandi menyampaikan bahwa Musrenbang Kelurahan Citamiang menghasilkan 125 usulan pembangunan, baik fisik maupun non fisik. “Melalui proses penyaringan, usulan tersebut diprioritaskan menjadi 10 program utama, dengan pembangunan drainase menjadi fokus utama usulan fisik,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi yang juga Ketua Karang Taruna Kota Sukabumi, Raden Koesoemo Hutaripto, menilai Musrenbang sebagai fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Ia menegaskan komitmen DPRD, khususnya melalui Badan Anggaran, untuk mengawal agar usulan prioritas masyarakat dapat terakomodasi dalam program pemerintah daerah.
”Kita dihadapkan pada tantangan fiskal, termasuk kebijakan pemotongan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat, tidak menghambat pelayanan publik dan pembangunan sosial kemasyarakatan,” tandasnya.
Menurutnya, pembangunan Kota Sukabumi harus tetap berpihak pada kebutuhan riil warga dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama para pemuda.
Jenal
