WartaParahyangan.com
SUKABUMI – Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan bahwa visi pembangunan daerah berorientasi pada Sukabumi yang Mubarakah (maju, unggul, berbudaya dan berkah). Karena itu, penguatan agroindustri dan sektor pariwisata menjadi pilar utama pendorong ekonomi Kabupaten Sukabumi.
“Keduanya sektor strategis ini memberikan multiplier effect pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Bupati Sukabumi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Bale Pangripta, Bapperida Kabupaten Sukabumi, Selasa (31/3/2026).
Dalam forum bertema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata” itu, hadir Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali bersama jajaran Forkopimda lainnya, para kepala perangkat daerah dan para camat.
Pada kesempatan itu Bupati Sukabumi menekankan sejumlah fokus pembangunan, mulai dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sinergi dengan program prioritas nasional, hingga percepatan penanganan pascabencana di wilayah yang belum terintervensi.
Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan keselarasan pembangunan daerah dengan program strategis pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
Beberapa agenda nasional yang menjadi fokus dukungan antara lain penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pembangunan Sekolah Rakyat, pembangunan 3 juta rumah, ketahanan pangan, program kesehatan universal melalui JKN dan Makan Bergizi Gratis (MBG), perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, pengendalian inflasi dan penguatan koperasi desa, serta kemudahan perizinan usaha.
Belanja wajib juga ditekankan Asep Japar. Antara lain 40% untuk infrastruktur layanan publik, seperti program Tumaninah (pembangunan jalan kabupaten dan irigasi) serta program Sakinah (rumah layak huni). Selain itu, sektor pendidikan dialokasikan minimal 20%, disusul kesehatan dan sektor pelayanan publik lainnya.
Bupati berharap forum Musrenbang mampu menciptakan perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. “Usulan desa dan kecamatan harus selaras dengan prioritas daerah agar pembangunan berjalan efektif dan berkesinambungan,” tegas Bupati.
Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, memaparkan secara rinci alur penyusunan RKPD 2027, mulai dari Kick Off Meeting (Desember 2025), Forum Konsultasi Publik, Musrenbang kecamatan, hingga forum perangkat daerah. Penyusunan rancangan akhir RKPD dijadwalkan rampung pada minggu keempat Juni 2026.
Ade menyebut, berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), terdapat 6.617 usulan kegiatan dari Musrenbang desa. Usulan tersebut kemudian dibahas kembali pada Musrenbang kecamatan dan menghasilkan 1.711 usulan prioritas yang kini sedang diverifikasi perangkat daerah.
Sedangkan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Sukabumi mencatat 2.238 usulan kegiatan, yang saat ini juga masih dalam proses verifikasi administrasi dan teknis.
“Seluruh usulan yang telah diverifikasi menjadi dasar penyusunan Rancangan RKPD 2027 dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2027,” ujar Sekda.
Menurut Ade, dari hasil pengolahan usulan Musrenbang kecamatan dan pokir DPRD, diketahui bahwa kebutuhan prioritas masyarakat masih didominasi sektor infrastruktur permukiman. Di antaranya, pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan di kawasan kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni serta pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan RKPD 2027 harus sepenuhnya selaras dengan RPJMD 2025-2029. Ia menekankan pentingnya penyusunan program berdasarkan isu strategis daerah dan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses maupun pengawasan DPRD.
“RKPD harus menjawab kebutuhan riil masyarakat dan konsisten dengan visi pembangunan jangka menengah. Penguatan agroindustri dan pariwisata harus menjadi motor ekonomi Sukabumi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Sukabumi turut memberikan penghargaan kepada 17 perusahaan yang dinilai taat terhadap ketentuan daerah, antara lain kepada Akur Pratama, Semen Jawa, Mercy Farma, dan GSI.
Ujang S. Chandra
