wartaparahyangan.com
BANDUNG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap tujuh desa penerima bantuan keuangan desa tahun 2024 di wilayah Kecamatan Ciwidey.
Monev dilaksanakan di Aula Kecamatan Ciwidey, di Jl. Lebakmuncang No. 1, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Rabu, (18/12/2024), dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa.
Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Tim Monev DPMD Kabupaten Bandung Ahmad Sodikin, S.IP., Camat Ciwidey, H. Nardi Sunardi, S.E., M.Si., Sekretaris Kecamatan Ciwidey H. Aam Rahmat, S.Sos., M.Si., para kepala seksi pemerintah kecamatan, para kepala desa se-Kecamatan Ciwidey, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), pendamping kecamatan, pendamping desa, serta sekretaris dan bendahara desa.
Ketua Tim Monev DPMD Kabupaten Bandung, Ahmad Sodikin, menjelaskan bahwa kegiatan ini berfokus pada monitoring program bantuan keuangan tahap II Tahun Anggaran 2024. Bantuan tersebut mencakup Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD), Dana Desa (DD), bantuan keuangan khusus yang bersumber dari bonus produksi panas bumi, program Bunga Desa, serta program Rembug Bedas.
“Hari ini, kita melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program bantuan keuangan kepada desa tahap II. Ini mencakup administrasi ADPD, Dana Desa, bantuan keuangan khusus, bonus produksi panas bumi, Bunga Desa, dan Rembug Bedas. Kami lebih menekankan pada pembinaan administrasi dan evaluasi regulasi sebagai bahan perencanaan tahun 2025,” ujar Ahmad.
Ahmad menegaskan bahwa monev ini bukanlah audit, melainkan pengecekan administrasi yang menjadi tanggung jawab DPMD. Ia juga menambahkan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap desa telah menyusun administrasi yang baik terkait pelaksanaan program bantuan keuangan tersebut.
Selain itu, dilakukan pula pengecekan sampel lapangan guna melihat implementasi fisik dari program-program yang dilaksanakan.
Ahmad juga menyoroti proyeksi anggaran tahun 2025, termasuk rencana kenaikan penghasilan tetap (Siltap) kepala desa. Ia menjelaskan bahwa kenaikan ini sejalan dengan janji Bupati Kabupaten Bandung.
“Pada tahun 2025, ada rencana kenaikan Siltap untuk kepala desa. Saat ini, rata-rata kepala desa menerima Rp5 juta per bulan. Ke depan, nominal ini akan meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp5,25 juta,” tambahnya.
Camat Ciwidey, Nardi Sunardi, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan Monev tersebut.
“Mudah-mudahan pelaksanaan monev yang terakhir dari DPMD ini akan mendorong desa-desa untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Karena monev dari DPMD ini adalah untuk melakukan pembinaan administrasi keuangan desa dan juga pelaksanaan fisiknya betul-betul direalisasikan sesuai dengan apa yang direncanakan,” tutur Nardi.
Dari 7 desa, kata Nardi, pengadministrasian penggunaan DD oleh 6 desa sudah diterima dan sudah mulai dilaksanakan pengalokasiannya, walaupun dari 6 desa itu masih ada 2 desa on progres dalam pelaksanaannya.
“Hanya satu desa lagi, yakni Desa Panundaan yang masih ada kekurangan berkas yang harus dilengkapi, terutama SPJ. Hari ini pun harus diselesaikan. Tadi kami sudah koordinasi dengan BAKD, dan sudah mengingatkan atau memberitahukan bahwa tanggal 20 Desember terakhir untuk pengajuan Dana Desa, khususnya bagi Desa Panundaan,” ujar Nardi kepada wartaparahyangan.com saat ditemui di kantornya.
Sekretaris Kecamatan Ciwidey, Aam Rahmat, mengungkapkan bahwa kegiatan monitoring ini melibatkan evaluasi mendalam terkait pengelolaan keuangan desa.
“Alhamdulillah, hari ini pembinaan, monitoring, dan evaluasi terkait keuangan desa tahun 2024 berlangsung lancar. Tim dari Kabupaten Bandung hadir untuk melihat proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa fokus evaluasi meliputi administrasi penggunaan Dana Desa, ADPD, bantuan gubernur, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Setelah evaluasi administrasi selesai, tim akan memantau progres pembangunan fisik di masing-masing desa.
“Realisasi pembangunan di sebagian desa sudah berjalan. Proses administrasi yang selesai akan diikuti pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat hasil pembangunan fisik,” tambahnya.
Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciwidey, Irwan Darmansyah, menegaskan pentingnya pengelolaan administrasi yang baik oleh desa. Menurutnya, monitoring ini memberikan pembelajaran penting bagi setiap desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
“Harapan kami adalah agar desa-desa di Kecamatan Ciwidey dapat memenuhi standar administrasi yang baik. Ini penting untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan,” ujarnya.
Kepala Desa Rawabogo, Cecep N.A. Prawira, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan monitoring ini. Ia menilai pengawasan dari DPMD Kabupaten Bandung membantu desa dalam menyelesaikan program yang belum sepenuhnya rampung.
“Kegiatan ini sangat membantu kami. Beberapa program belum selesai 100%, tetapi kami berkomitmen untuk menyelesaikannya sebelum akhir tahun,” katanya.
Lily Setiadarma
