Ketika Raut Wajah Bupati Bandung Terlihat Kecewa. Banyak yang Bertanya, Ada Apa?
Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna didampingi Kepala BKPSDM H. Ahmad Djohara saat sidak kehadiran ASN di lingkungan Pemkab Bandung, Senin (31/1/2022) pagi.
BANDUNG – Raut wajah Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna Senin pagi (31/01/22) kemarin terlihat tidak seperti biasanya. Ada semburat kecewa. Lantas sejumlah orang pun bertanya, ada apa?
Usut punya usut, yang menjadi pangkal sang bupati tampak kecewa itu tak lain, ia mendapati ASN di lingkungan Pemkab Bandung banyak yang mangkir, tidak masuk kerja. Padahal Senin kemarin, harusnya seluruh ASN Pemkab Bandung masuk kantor seperti biasa.
Kecewa sang bupati konon diawali saat ia melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke sejumlah ruangan kantor beberapa OPD di lingkungan Pemkab Bandung. Ia tahu Senin kemarin masuk pada istilah “Hari Kejepit” lantaran setelah libur hari Minggu, hari Selasa kemudian libur nasional hari raya Imlek.
Dari hasil sidak itu, katanya sang Bupati mendapati tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pendidikan, misalnya, hanya sekitar 40 persen.
“Kami melihat kondisi kinerja di masing-masing OPD yang dijadikan sampling dalam pelayanan kepada masyarakat. Pertama tadi Disdik, terkait dengan persiapan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan vaksinasi. Tapi ASN Disdik yang hadir hari ini hanya sekitar 40 persen, tidak hadir 60 persen,” ungkap bupati kepada wartawan usai sidak.
Bupati juga melakukan sidak ke Dinas Kesehatan terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan. Ia meminta agar Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Kabupaten Bandung menindaklanjuti temuan sidak ini.
“Apakah kondisi seperti ini sudah menjadi kebiasaan atau sengaja, kita akan terapkan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” tandas Kang DS, sapaan bupati.
Kang DS mengingatkan, meski ada istilah ‘hari kejepit”, namun kalau tidak libur, maka ASN harus tetap masuk kerja dan menunjukan kinerjanya.
Ia juga bicara soal tunjangan kinerja (Tukin). Kata dia, Tukin menggunakan uang negara, sehingga ia menginstruksikan agar Kepala OPD dan Sekda agar tidak asal tandatangan menyetujui tukin.
“Pembayaran tukin ini pakai uang rakyat. Jadi sekda dan kepala OPD jangan asal tandatangan menyetujui tukin. Jangan sampai kehadiran dan hasil kerjanya tidak maksimal atau tidak ada, penilaian tukinnya malah 90 persen,” kata Kang DS mengingatkan.
Lily Setia darma
