Kata Bupati Bandung, Penghapusan Tenaga Honorer Akan Berdampak Pada Pelayanan Pemda Terhadap Masyarakat
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menerima tanda mata dari Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna, di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Jumat lalu.
BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna berpendapat, wacana penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang, akan berdampak pada pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Oleh karena itu ia meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.
Harapan di atas dikemukakan bupati Bandung pada kunjungan kerja Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Kabupaten Bandung, Jumat (28/1).
Dadang mengungkapkan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memiliki 25.000 tenaga honorer dengan 20.000 di antaranya berprofesi sebagai guru.
“Jika rencana ini diberlakukan, bagaimana nasib mereka dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat? Karena setiap tahun pasti ada PNS (Pegawai Negeri sipil) yang pensiun. Tolong beri kepastian hukum pada kami di daerah, agar nasib para tenaga honorer dapat diperjuangkan,” harap bupati.
Di samping itu, pihaknya juga menyampaikan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di daerahnya sudah dilakukan awal Januari lalu.
“Alhamdulillah meskipun dilaksanakan secara bergiliran, pelaksanaan PTM sudah mencapai 50 persen. Insya Allah Februari nanti sudah 100 persen,” jelas bupati yang akrab disapa Kang DS ini.
Anggota Komisi X DPR RI dipimpin ketuanya Syaiful Huda dan Bupati Bandung Dadang Supriatna foto bersama pada giat Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Rumah Jabatan Bupati Bandung di Soreang, Jumat (28/1) — foto Lee
Guna mendukung capaian tersebut, katanya pihaknya terus meningkatkan persentase vaksinasi bagi peserta didik usia 6-11 tahun. Hingga saat ini, lanjut Kang DS, pelaksanaan vaksinasi usia anak sudah mencapai 80,94 persen.
Ketercapaian PTM dan program vaksinasi tersebut diharapkan dapat berdampak pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung.
“Persentase HLS Kabupaten Bandung mencapai 12,68 persen, sedangkan RLS diangka 8,79. Kami akan terus meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga di tahun 2023 mendatang RLS dapat naik menjadi 10 tahun,” ucap Kang DS.
Terkait yang disampaikan Kang DS, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi kegiatan PTM Kabupaten Bandung. Meskipun menjadi daerah penyangga beberapa kabupaten/kota, tambah Syaiful, KBM dapat berjalan dengan lancar.
“Kami sangat mengapresiasi bupati beserta jajarannya. Karena sampai hari ini kami belum mendapatkan kabar ada klaster di sekolah. Ini prestasi Pemkab Bandung sebagai penyangga beberapa provinsi,” katanya.
Lily Setia darma
