Salah satu hamparan palawija di pedesaan Kabupaten Bandung.

WARTAPARAHYANGAN. COM

BANDUNG – Kartu Tani Kementerian Pertanian, menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, H. Tisna Umaran, selama ini dispesialkan untuk menebus pupuk bersubsidi.

Tisna Umaran

“Dengan demikian, proses transaksi keuangan untuk pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani,” katanya.

Dijelaskan Tisna, berdasarkan by name by adress ada sebanyak 91 ribu petani Kabupaten Bandung yang terdaftar di program kartu tani Kementerian Pertanian. Namun sayangnya, kata Tisna, alokasi pupuk subsidinya hanya sebanyak 36 persen.

“Jadi memang kurang, itu salah satu sisi yang dikeluhkan di daerah. Di satu sisi kita harus memberi pupuk bersubsidi, harus pakai kartu tani tapi alokasinya kurang,” ujar Tisna kepada wartawan di Soreang, Kamis (3/2).

Dengan adanya masalah kekurangan pupuk subsidi, Tisna menyarankan penerapan pasar bebas untuk pupuk. Tapi, jika memang harus ada pupuk subsidi, maka konsepnya bisa seperti Kartu Tani Si Bedas, yang bisa memberikan bantuan sosial kepada petani. Yaitu asuransi yang bisa dimanfaatkan oleh petani.

“Jadi, seluruh area sawah itu diasuransikan, kemudian ternak sapi yang diluar KPBS itu diasuransikan. Misal, kalau ada banjir, serangan hama, puting beliung yang mengakibatkan kerugian atau kehancuran sawah maka satu hektarnya diganti Rp6 juta. Kalau sapi dalam satu tahun kalau dia mati atau dicuri maka diganti Rp10 juta,” tutur Tisna.

“Nah biaya preminya itu sama pemda, kalau padi Rp36 ribu per hektar, kalau sapi Rp40 ribu,” jelasnya

Selain itu, adanya kekurangan pupuk subsidi juga bisa menjadi momentum untuk memaksimalkan penggunaan pupuk organik, seperti kompos dan lainnya.

“Sebenarnya ini momentum, kalau pupuk itu ada dua macam yaitu organik dan anorganik, jadi kenapa enggak pakai organik seperti kompos, yang jadi masalah petani kita itu inginnya praktis, jadi kalau pupuk susah, kalang kabut,” kata Tisna.

Sementara itu, dengan terbentuknya kepengurusan DPC Pemuda Tani HKTI Kabupaten Bandung, Tisna berharap bisa terjalin kolaborasi yang baik dengan pemerintah. Utamanya dalam rangka mensosialisasikan program  pembangunan pemerintah khususnya di sektor pertanian.

“Sektor pertanian itu identik dengan ekonomi mikro, ekonomi riil, ada petani dan peternak, jadi ya kalau misalnya bersinergi antara pemerintah dengan unsur masyarakat  maka program atau visi misi Bandung Bedas itu bisa segera tercapai,” papar Tisna.

“Misalnya Dinas Pertanian Kabupaten Bandunh punya program Kartu Tani Si Bedas, nah ini kan sebagai unsur unsur atau agen-agen kita untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat,” pungkas Tisna.

Lily Setia darma