wartaparahyangan.com
BANDUNG – Pjs. Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Gedung Mohamad Toha Pemkab Bandung, Soreang, Kamis (17/10/2024).
Workshop yang digagas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat itu jajaran Organisasi Perangkat Daerah, para camat dan kepala desa di lingkup Pemkab Bandung.
Dalam workshop bertema “Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka percepatan transformasi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan” itu, Pjs. Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik menyebutkan, setiap desa memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pengelolaan keuangan yang akuntabel di desa-desa ini menjadi prasyarat utama untuk mencapai pembangunan yang efektif dan berdampak,” katanya.
Dikky mengungkapkan, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, terdapat beberapa perubahan signifikan. Salah satu poin pentingnya adalah perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dengan maksimal dua periode.
“Hal ini tentu memberi waktu yang lebih panjang bagi kepala desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan di desanya dengan lebih menyeluruh dan berkelanjutan,” kata Dikky.
Namun, lanjut Dikky, masa jabatan yang lebih panjang ini harus diiringi dengan peningkatan kompetensi, integritas, dan komitmen dalam mengelola keuangan desa yang akuntabel transparan.
“Saya yakin melalui workshop ini, para kepala desa akan mendapatkan pembekalan yang sangat penting terkait tata kelola keuangan yang baik, serta praktik-praktik terbaik dalam melaksanakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Dikky juga mengatakan bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan nasional. Melalui pengelolaan keuangan desa yang baik, dapat mempercepat transformasi ekonomi yang lebih merata, adil, dan berkelanjutan.
“Desa yang dikelola dengan baik akan mampu menciptakan peluang ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya
“Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, terutama kepala desa dan perangkat desa, untuk selalu berpegang teguh pada prinsip good governance dan akuntabilitas dalam setiap langkah pembangunan,” ujarnya lagi.
Ia berharap workshop ini dapat menjadi ruang evaluasi yang jujur dan terbuka, sehingga bisa bersama-sama melihat apa yang sudah dicapai dan apa yang masih perlu diperbaiki.
“Pemkab Bandung berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan yang transparan serta efektif,” kata Dikky.
Lily Setiadarma
