BIDANG Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung mendorong Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di (PKBM) di 31 Kecamatan mengajukan permohonan akreditasi agar kualitas program pendidikan yang diselenggarakan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap seluruh PKBM tahun ini bisa segera mengajukan akreditasi,” kata Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Informal (PNFI) Disdik Kab. Bandung Dra.Hj. Mieke Saptawati yang di dampingi Kepala Seksi Kesetaraan Drs. H. Tedi Priatna M.MPd saat divtemui ruang kerjanya, Senin kemarin.
Menurut Hj. Mieke , hingga saat ini terdapat 60 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di 31 Kecamatan. Dari 60 PKBM yang layak di usulkan, baru ada 30 PKBM yang memenuhi persayaratan untuk ikut akreditasi. Rencananya mulai 25 Mei mendatang akan dilaksanakan bimbingan teknis bagi calon peserta akreditasi.
“Lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk di akreditasi pogram yang sesuai dengan 8 standar Pendidikan,” katanya.
Menurut dia, dengan memiliki akreditasi, maka lembaga pendidikan Non formal atau PKBM lebih mudah mengajukan bantuan dana dari pemerintah, serta akan mendapatkan bimbingan peningkatan kualitas pendidikan.
“Diharapkan , pemerintah setelah lembaga PKBM terakreditasi dapat memberikan bantuan dana maupun sarana dan prasarana bagi PKBM yang telah terakreditasi,” kata dia.
Selain itu, tanpa memiliki akreditasi, penyetaraan pendidikan yang dilakukan belum diakui, sehingga tidak dapat mengeluarkan ijazah dan untuk memperoleh Nomor pokok satuan pendidikan (NPSN) dan Nomor induk siswa Nasional (NISN) untuk dapat mengikuti Ujian Nasional pogram kesetaraan tahun 2017.
“Bagi yang belum terakreditasi kesetaraan pendidikannya, belum bisa diakui,” katanya.
Meski demikian, menurut dia, keberadaan PKBM di Kab. Bandung cukup penting sebagai wahana pendidikan lanjutan bagi anak jalanan dan siswa putus sekolah, sehingga mereka tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama.
“PKBM sangat menolong untuk memberikan akses pendidikan non formal bagi anak-anak putus sekolah, atau anak jalanan di Kab. Bandung, serta dapat meningkatkan Sumber daya Manusia(SDM) dan meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kab. Bandung. katanya. — Lily setia darma.
