WARTAPARAHYANGAN.COM

BANDUNG – Forum Kader Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bandung menyesalkan sikap PCNU Kabupaten Bandung yang melibatkan lembaga ke ranah politik. Belum lama ini, misalnya, PCNU Kabupaten Bandung menyatakan mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil Bupati Bandung.

Pernyataan dukungan tersebut justru diutarakan KH Haidar Kamal selaku Rois PCNU Kabupaten Bandung saat kegiatan reses anggota DPR RI dari fraksi PKB beberapa waktu lalu. Reses tersebut bertemakan dialog bersama MWC NU se-Dapil 5 Kabupaten Bandung.

Forum Kader NU Kabupaten Bandung Abdul Azis menuturkan, para kader NU di seluruh Indonesia dilarang mengenakan atribut NU jika masuk dalam ranah politik. Apalagi PCNU dilarang untuk berpolitik praktis.

“Larangan kader mengenakan atribut NU dan masuk dalam ranah politik itu sudah diumumkan oleh Ketua PBNU Bapak KH Said Aqil Sirodj. Keputusan Konbes NU tahun 2019 di Cirebon juga jelas, bahwa organisasi dilarang berpolitik praktis,” kata dia di Soreang, Rabu 11 November 2020.

Belum lama ini, ucap Azis, PCNU Kabupaten Bandung juga menjadi caretaker (penjabat sementara ketua) Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Cicalengka. Setahu dirinya, SK Ketua MWC NU Cicalengka masanya sudah habis. Namun PCNU Kabupaten Bandung ambil bagian caretaker tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan PO dan AD/ART organisasi.

“Ini menjadi masalah buat kami (para kader NU). Politik NU itu sebagaimana pedoman yang kami buat di pedoman politik NU, seharusnya lebih kepada kebersamaan, persatuan untuk memajukan umat dan keumatan,” kata dia.

Dengan sikap PCNU Kabupaten Bandung yang ingkar PO dan AD/ART organisasi, kata dia, akhirnya terjadi perpecahan. Sebab upaya persatuan yang diusung sudah luntur. Oleh sebab itu, Forum Kader NU Kabupaten Bandung akan menindak lanjuti permasalahan tersebut ke PWNU Jawa Barat.
“Sebagai kader NU di Kabupaten Bandung, kami akan konsultasi dan meminta saran untuk bersikap seperti apa. Kami juga akan layangkan berkas-berkas permasalahan ini ke PBNU. Karena nanti yang akan memutuskan juga PBNU lewat pleno-pleno yang nanti rekomendasinya akan diberikan ke PWNU Jawa Barat,” kata dia.

Abdul Azis berharap para kader NU di Kabupaten Bandung untuk patuh dengan peraturan organisasi. Jika memang ada perbedaan pilihan di Pilbup Bandung, hal itu dianggap wajar. Namun ia berpesan agar para kader NU memaknai perbedaan tersebut dengan tetap bersikap santun. Meski pada dasarnya para kader NU memiliki hak suara politik dalam menentukan sikapnya.

“NU ini kan nonpartisan parpol. NU sebagaimana dalam sejarah NU kembali ke khitah, dalam arti kata jangan membawa NU secara kelembagaan ke ranah politik praktis. Kita berpolitik santun lah, urusan beda pilihan itu hal yang wajar. Tapi tetap jaga persatuan, kekompakan dan soliditas di tubuh NU untuk keberlangsungan organisasi dan masyarakat juga,” kata dia.

Lily Setiadarma