WartaParahyangan.com
BANDUNG – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, dr. Ribka Tjiptaning, mengkritik keras penerapan sistem desil yang dinilai mengancam akses kesehatan rakyat.
Kritik itu dilontarkan Ribka saat memberikan pembekalan pada Pelatihan Advokasi Kesehatan bagi 620 relawan dan kader PDIP se-Bandung Raya di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (8/10/2026).
“Sekarang lagi desil-desilan. Itu kebijakan yang konyol. Desil itu bencana kebijakan, memang harus dilawan bersama,” kata Ribka.
Ia menegaskan negara tidak boleh terjebak pada angka dan klasifikasi administratif untuk urusan nyawa manusia. “Kalau pendidikan masih dibilang nanti, masih bisa. Tapi kalau kesehatan dibilang nanti, mati ini orangnya!” tegasnya.
Selain desil, Ribka juga menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan. Ia meminta jajaran Dinas Kesehatan, BPJS, dan direktur rumah sakit tidak tutup mata terhadap kesulitan rakyat.
“Saya mengingatkan kepada teman-teman baik yang di dinas, di BPJS, maupun dirut-dirut rumah sakit. Jangan melihat kesulitan rakyat kalian cuma duduk bertepuk tangan,” ujarnya.
“Mumpung sekarang masih bisa bikin kebijakan, buatlah kebijakan yang sejuk untuk rakyat kita,” sambungnya.
Ribka menekankan BPJS dibentuk bukan untuk mencari untung. “BPJS dibuat memang untuk rugi. Bukan untuk untung, karena bukan orientasinya cari untung,” katanya.
Ia bahkan menyindir gaji Dirut BPJS yang mencapai Rp350 juta namun masih banyak rakyat ditolak rumah sakit. “Enggak malu tuh Dirut BPJS, gajinya Rp350 juta, ternyata di mana-mana masih ditolakin rakyat dari rumah sakit,” ujarnya.
Ribka mengaku paham betul persoalan BPJS karena dirinya terlibat langsung sejak pembentukannya saat di DPR. “Saya bisa ngomel karena saya tahu. Karena saya yang membuat BPJS. Selalu saya raker dengan Menteri Kesehatan, raker dengan BPJS,” katanya.
Ribka mengingatkan amanat Pasal 28 dan Pasal 34 UUD 1945 tentang hak atas kesehatan. “Dari Prabowo sampai tukang sapu, hidup sehat yang sama dulu. Titik!” tegasnya.
Ia tidak ingin lagi mendengar ada pasien disandera rumah sakit karena tidak mampu membayar. “Tidak boleh lagi ada berita seorang anak disandera di rumah sakit karena tidak bisa bayar. Sudah tidak sesuai dengan Pancasila,” katanya
Untuk itu, Ribka memerintahkan 620 relawan kesehatan PDIP Jabar untuk berani pasang badan mendampingi rakyat. “Saya tidak persoalkan kalian pendidikannya apa. Tidak butuh kau SMP, SMA, sarjana, nggak butuh! Yang penting ada keberanian,” katanya.
“Ini relawan-relawan harus punya keberanian untuk melawan direktur rumah sakit! Karena kita juga punya undang-undang,” ujarnya.
Lily Setiadarma
