WartaParahyangan.com
KOTA SUKABUMI – Sekitar 1.000 kendaraan yang digunakan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi tercatat masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang nilainya diperkirakan lebih dari Rp1 miliar.
Data tersebut terpantau melalui aplikasi Zonita Pamor, sistem yang secara khusus digunakan untuk memonitor kepatuhan pajak kendaraan para ASN di Jawa Barat.
Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, Iwan Juanda, mengungkapkan kendaraan yang masuk dalam data tersebut terdiri atas kendaraan roda dua dan roda empat.
Kendaraan-kendaraan tersebut tercatat dalam kategori Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).
“Kalau ASN Pemprov Jawa Barat yang berada di wilayah Sukabumi, seluruhnya sudah melunasi kewajiban pajaknya. Tetapi untuk ASN Pemkot Sukabumi masih ada sekitar 1.000 kendaraan yang masuk kategori KTMDU,” kata Iwan saat ditemui usai kegiatan di Kantor BJB Cabang Sukabumi, Senin (7/9/2026).
Besarnya potensi tunggakan tersebut menjadi perhatian tersendiri. Sebab, apabila seluruh kewajiban tersebut diselesaikan, penerimaan dari sektor PKB berpotensi memberikan tambahan bagi daerah melalui mekanisme opsen pajak.
Iwan menyebut nilai potensi tunggakan dari kendaraan tersebut mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Bapenda pun tidak tinggal diam. Data nomor kendaraan yang tercatat belum melakukan pembayaran telah disampaikan kepada Pemkot Sukabumi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Data tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Sukabumi sebagai bahan tindak lanjut.
Meski demikian, Bapenda belum menyebut tunggakan tersebut sebagai bentuk kesengajaan. Sejumlah kemungkinan menjadi penyebab, mulai dari kelalaian dan lupa membayar hingga keterbatasan dana maupun rendahnya kesadaran terhadap kewajiban perpajakan.
Persoalan ini menjadi perhatian karena ASN memiliki posisi strategis sebagai aparatur negara sekaligus bagian dari masyarakat yang diharapkan mampu memberikan contoh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
Jenal
