Tim dari Pemkab Bandung Survei Lokasi Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Lebakmuncang

WartaParahyangan.com

BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memperlihatkan komitmennya menghadirkan pendidikan yang lebih dekat dengan rakyat. Pada Jumat (26/9/2025), tim dari Pemkab Bandung meninjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey.

Tim yang terdiri dari Dinas Sosial (Dinsos), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas PUTR, Forkopimcam Ciwidey, Kepala Desa Lebakmuncang, dan instansi terkait lainnya beserta tokoh masyarakat setempat melakukan survei di Kampung Baru Sampeu, Desa Lebakmuncang.

Di kampung tersebut Pemkab Bandung menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Di area seluas itu, sekitar 20 rumah warga akan terdampak.

Kepala Dinsos Kabupaten Bandung, Ir. Hj. Ningning Hendasah, M.Si., menegaskan bahwa pembangunan sekolah ini bukan hanya program, melainkan wujud kepedulian pemerintah terhadap akses pendidikan.

“Alhamdulillah, hari ini kami bersama OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, camat, Forkopimcam, serta perangkat desa meninjau lokasi Sekolah Rakyat definitif di Kabupaten Bandung,” ucap Ningning.

Rencana lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Baru Sampeu, yang saat ini berpenghuni 20 unit rumah warga. Foto Lily Setiadarma

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan langkah untuk relokasi warga terdampak. Dengan begitu, masyarakat tetap memperoleh rumah yang layak.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kadis PUPR dan Kadis Perkimtam. Sebelum proses cut and build, warga akan menempati rumah sewa enam bulan. Setelah itu, mereka masuk program rutilahu melalui APBD. Kami ingin memastikan masyarakat di sini memiliki hunian yang layak,” jelasnya.

Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Deni Gunawan, ST., MM, menegaskan bahwa survei ini lahir dari program Nawacita Presiden yang menekankan peningkatan pendidikan.

“Survei ini tidak muncul tiba-tiba. Kami mengacu pada Nawacita. Pemerintah daerah harus menyiapkan lahan. Alhamdulillah, Pak Bupati dengan program Bedas menyanggupi kebutuhan tersebut,” ungkap Deni.

Ia kemudian menjelaskan bahwa identifikasi warga terdampak sudah mulai berjalan. “Kami mendata jumlah kepala keluarga yang terdampak lokasi sekolah. Setelah itu, pembahasan teknis berlangsung dari tingkat RT, desa, kecamatan, hingga panitia kabupaten,” tambahnya.

Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Deni Gunawan (kiri), saat meninjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Foto Lily Setiadarma

Camat Ciwidey, H. Nardi Sunardi, SE., M.Si., mengungkapkan bahwa wilayah tersebut sebelumnya diminati investor untuk wisata. Namun, masyarakat akhirnya memilih mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.

“Sebelumnya ada investor yang ingin membangun wisata seperti camping ground. Namun setelah rapat bersama, masyarakat sepakat mendukung sekolah. Warga menyadari pentingnya pendidikan,” jelas Nardi.

Ia menegaskan bahwa perangkat wilayah juga menyatakan kesiapannya. “PUTR sudah melakukan kajian awal. Prinsipnya, kami di wilayah mulai RT, RW, kepala dusun, kepala desa, hingga Forkopimcam, siap mendukung penuh pembangunan ini,” tegasnya.

Tokoh masyarakat RW 11, H. Darwin, memberikan apresiasi kepada pemerintah. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat membuktikan keseriusan Pemkab dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan rakyat.

“Saya sangat berterima kasih kepada Pak Camat, Pak Kepala Desa, dan Pak Bupati. Mereka memfasilitasi warga agar sekolah berdiri di Baru Sampeu,” ucap Darwin.

Ia menambahkan bahwa pembangunan sekolah akan membuka akses lebih luas bagi anak-anak.

“Sekolah ini membantu anak-anak kami mendapatkan pendidikan dengan mudah dan murah. Kami berharap generasi muda Ciwidey bisa bersaing lebih baik di masa depan,” katanya.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Lebakmuncang menghadirkan harapan baru. Pemerintah tidak hanya menghadirkan bangunan, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan inklusif.

Selain itu, pemerintah berkomitmen melaksanakan transisi dari lahan hunian ke lahan pendidikan secara transparan dan partisipatif. Bahkan, pemerintah memastikan relokasi warga berlangsung manusiawi dan berkeadilan.

Di lahan seluas 7,6 hektare itu, pemerintah merencanakan pembangunan ruang kelas, laboratorium, asrama, hingga fasilitas olahraga.

Pemerintah pun optimistis pembangunan Sekolah Rakyat di Ciwidey akan berjalan lancar, terlebih adanya dukungan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.

Lily Setiadarma