WartaParahyangan.com
BANDUNG – Pemerintah Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, menggelar monitoring dan evaluasi (monev) di Desa Panundaan, Kamis, (11/12/2025). Tim monev datang untuk memeriksa penggunaan anggaran Bantuan Bonus Produksi Panas Bumi, Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.
Dengan agenda tersebut tim ingin memastikan semua program berjalan sesuai aturan dan menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Tim memulai pemeriksaan melalui penelusuran administrasi. Setelah itu, tim bergerak ke beberapa titik pembangunan untuk mencocokkan laporan dengan kondisi fisik di lapangan. Alur tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang progres pekerjaan dan hambatan yang muncul sepanjang tahun anggaran berjalan.
Kasi Pembangunan Kecamatan Ciwidey, Hendri Sopiandi, yang mewakili Camat Ciwidey H. Nardi Sunardi, menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini mencakup tiga jenis bantuan yang memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, tim membagi teknis pemeriksaan menjadi dua bagian agar proses verifikasi berjalan lebih efektif.
“Kami sudah menyelesaikan seluruh rangkaian monitoring dan evaluasi di Desa Panundaan. Hari ini kami memeriksa tiga jenis BKK yang menjadi fokus monev. Pertama BKK Bunga Desa. Kedua BKK Bonus Produksi Panas Bumi. Ketiga BKK Bantuan Provinsi Jawa Barat,” kata Hendri. Ia menegaskan bahwa tim menilai aspek administrasi dan fisik secara terpisah untuk mempercepat proses verifikasi.
Hendri juga memaparkan hasil pemeriksaan administratif. Menurutnya, Pemerintah Desa Panundaan masih menyisakan beberapa kekurangan yang harus segera mereka perbaiki. Meskipun begitu, tim melihat satu capaian positif. “Kami menemukan bahwa BKK Bunga Desa sudah lengkap. Enam pembangunan Rutilahu berjalan baik dan satu unit MCK juga sudah selesai,” jelasnya.

Ia lalu menjelaskan dua kegiatan lain yang belum menunjukkan progres memadai. Dari tiga kegiatan pada BKK Bonus Produksi Panas Bumi, desa baru menyelesaikan satu. Sementara BKK Bantuan Provinsi belum mereka mulai. Hendri berharap pemerintah desa bergerak lebih cepat agar target kegiatan dapat tercapai sebelum batas waktu anggaran.
Pada bagian penyerapan anggaran, Hendri memberi rincian tambahan. Ia menyampaikan bahwa anggaran BKK Bunga Desa sebesar Rp95 juta sudah terserap seluruhnya. Anggaran Bonus Produksi Panas Bumi yang berjumlah sekitar Rp227 juta baru terealisasi sekitar 40 persen. Sedangkan Banprov sebesar Rp130 juta masih menunggu langkah pelaksanaan.
Saat menjawab pertanyaan mengenai urusan lain yang menjadi PR desa, Hendri menilai beberapa pekerjaan memerlukan koordinasi lintas seksi. Ia mencontohkan pengadaan kendaraan yang masih tertunda dan beberapa urusan ketahanan pangan pada ADPD dan Dana Desa tahap pertama. Ia memastikan kecamatan akan menindaklanjuti hal tersebut melalui seksi terkait.
Sekretaris Desa Panundaan, Rameli, memberikan penjelasan rinci dari sisi pemerintah desa. Ia menyampaikan bahwa BKK Bunga Desa telah mereka salurkan melalui program perbaikan enam rumah tidak layak huni. Lokasinya tersebar di Kampung Simpang RW 16, Kampung Cianggawana RW 9, Kampung Cikembang RW 12, Kampung Pamekaran RW 17, Kampung Keseran RW 20, dan Kampung Kopeng RW 6.
“Kami sudah menyelesaikan enam Rutilahu dan satu MCK di Kampung Leuweungkole RW 2. Semua kegiatan itu sudah kami pastikan sesuai rencana,” ujar Rameli. Ia menambahkan bahwa seluruh pekerjaan rabat beton di sepuluh RW sudah selesai dengan panjang total 1.200 meter.
Pada sisi Banprov, Rameli menjelaskan bahwa cuaca menjadi hambatan terbesar. Hujan yang turun hampir setiap hari membuat rencana pekerjaan di RW 1 Rancagede bergeser lebih lama dari target. “Cuaca membuat pekerjaan bergeser cukup jauh. Kami membutuhkan waktu tambahan karena kondisi lapangan sering tidak memungkinkan,” ungkapnya.

Rameli juga menjelaskan soal DDR yang belum mereka ajukan. Ia mengatakan bahwa administrasi internal dan pembentukan BUMDes mempengaruhi proses tersebut. “BUMDes baru terbentuk. Kami menyelesaikan administrasi terlebih dahulu agar pengajuan berjalan lancar,” katanya.
Ia turut menjawab isu mengenai kendaraan operasional desa. Menurutnya, pihak showroom sudah memberi klarifikasi bahwa unit masih berada dalam masa inden karena permintaan yang sangat tinggi. Dengan penjelasan itu, pemerintah desa ingin memastikan masyarakat memahami kondisi sebenarnya.
Kasi Pembangunan BPD Panundaan, Dudu Rustandi, menyampaikan bahwa beberapa pekerjaan berjalan baik, khususnya Rutilahu Bunga Desa. Namun ia juga menilai bahwa pembangunan TPT di RW 4 harus melalui pengerjaan ulang karena banjir merusak struktur yang baru saja dikerjakan.
Ia juga menyoroti minimnya komunikasi mengenai dana yang sudah cair namun belum desa realisasikan. Menurutnya, kondisi itu membingungkan warga dan menciptakan kesan bahwa kegiatan berjalan tidak transparan. Karena itu, ia meminta desa membuka informasi secara jujur.
“Saya ingin semua pihak menyampaikan kondisi apa adanya. Transparansi jauh lebih baik daripada saling menutupi. Kalau ada yang tertunda, sampaikan saja agar masyarakat memahami situasinya,” tegas Dudu.
Dengan monev ini, Kecamatan Ciwidey ingin memperkuat koordinasi lintas lembaga. Pemerintah kecamatan menilai desa memiliki progres yang cukup baik di beberapa bidang. Namun mereka juga mencatat beberapa pekerjaan penting yang membutuhkan percepatan.
Lily Setiadarma











