WartaParahyangan.com
KOTA SUKABUMI – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Partai Golkar, Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H., menegaskan bahwa visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) bukan sekadar agenda, melainkan fondasi utama pembangunan nasional.
Hal itu disampaikan Dewi saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Program Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Joglo Pasundan, Jl. KH. Ahmad Sanusi, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Kamis (16/10/2025).
Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudhail, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil KemenHAM Jabar, Petrus Polus Jadu.
Juga tampak hadir Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar Feri Sri Astrina, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar seperti Suhud Jaya Kusuma, H. Gundar Kolyubi, dan H. Agus Rukman Mustafa, serta puluhan warga setempat.
Menurut Dewi Asmara, arah kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa kecuali.
”HAM adalah hak yang melekat sejak manusia lahir, hak hidup, beragama, memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan kehidupan yang layak,” katanya.
Politisi senior Partai Golkar itu menekankan bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.
“Pancasila menjadi pedoman keseimbangan antara hak dan kewajiban. HAM bukan hanya konsep universal, tetapi bagian dari jati diri bangsa Indonesia,” ujar Dewi.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan dan literasi HAM sejak dini, termasuk etika dalam bermedia sosial agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan.
”Saring informasi sebelum dibagikan, dan hindari ujaran kebencian yang dapat memecah persatuan bangsa,” pesan Dewi.
Di tempat yang sama, Kakanwil KemenHAM Jabar Hasbullah Fudhail, mengapresiasi kiprah Dewi Asmara dalam memperkuat pengarusutamaan HAM di daerah.
“HAM adalah tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat memahami dan menghormati hak orang lain, kehidupan berbangsa akan lebih damai dan berkeadilan,” ujarnya.
Jenal
