Disparbud Kabupaten Bandung Mendorong Tumbuhnya Program Wisata Terbatas

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kab. Bandung, Yosep Nugraha

WARTAPARAHYANGAN.COM

BANDUNG– Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha mendorong pelaku bisnis pariwisata dan hotel untuk menyediakan program staycation atau wisata terbatas. Program tersebut dinilai bisa mencegah terjadinya kerumunan wisatawan.

“Hotel atau destinasi di Kabupaten Bandung bisa menyiapkan akomodasi, tetapi tidak ada aktivitas di luar yang menyebabkan kerumunan orang dan sebagainya. Dimana pengelola hotel itu bisa memberikan suasana seolah-olah masyarakat pengunjung itu sedang berwisata, meskipun hanya di dalam hotel atau tidak kemana-mana,” ujar Yosep saat dihubungi wartawan via telepon, Minggu (7/2/2021).

Selain itu, perkembangan teknologi virtual juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku industri kreatif. Kata Yosep, pertunjukan seni secara virtual sudah diterapkan sejak pertengahan pandemi Covid 19 merebak, yaitu dengan menggunakan aplikasi youtube dan media sosial lainnya. Tapi, teknologi virtual tersebut kurang pas jika diterapkan untuk pariwisata karena bisa mengurangi kenikmatan berwisata.

“Wisata virtual bisa dijalankan, tetapi kenikmatan wisata menjadi berkurang. Karena prinsip wisata adalah perjalanan seseorang untuk menikmati keindahan alam, kreasi buatan manusia, sehingga bisa membahagiakan hatinya, merefresh jiwanya dan pikirannya,” tutur Yosep.

Hotel dan pariwisata adalah sektor yang paling terdampak pandemi Covid 19. Di Kabupaten Bandung, tingkat okupansi kunjungan wisatawannya sangat rendah. Yosep mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, pihaknya menargetkan tiga juta wisatawan datang ke Kabupaten Bandung, namun hanya tercapai diangka 30 persen. Apalagi dengan adanya kebijakan PPKM yang membuat aktivitas dan mobilitas masyarakat jadi terbatas.

Menurut Yosep, harus dilakukan upaya-upaya agar bisa membuat wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Salah satunya adalah dengan menggalakkan kampanye dengan paradigma yang positif.

“Misalnya ada statement  tentang wisatawan yang datang ke Kabupaten Bandung harus membawa surat tes rapid antigen, maka perspektif masyarakat jadi macam-macam, ada yang enggan karena takut, enggan karena harus menambah biaya atau cost wisata dia. Itu akan memberatkan konsumen,” papar Yosep.

Seorang wisatawan di Objek wisata walini Desa Patengan Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.

“Tapi kalau kalimatnya diubah paradigmanya, misalnya silahkan berkunjung ke Kabupaten Bandung, siapa saja yang datang maka akan dilayani rapid tes antigen secara gratis. Maka akan membantu masyarakat menjadi tahu kepastian kondisi kesehatannya melalui tes antigen itu, dan masyarakat tidak terbebani biaya lagi,” tambahnya.

Pihaknya akan mendorong satgas Covid 19 khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung untuk menyiapkan rapid tes antigen gratis bagi para wisatawan.

“Tapi dengan kebijakan PPKM memang minat masyarakat untuk datang juga menurun dengan sendirinya, karena adanya pembatasan kapasitas, jam operasional belum lagi pembatasan mobilitas di jalan,” tutup Yosep.

Lily Setiadarma