BANDUNG – Puluhan ribu RT, RW dan perangkat desa di Kabupaten Bandung akan menerima jaminan sosial ketenagakerjaan dari Pemkab setempat.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, total penerimanya ada 25.877 orang. Terdiri 17.657 ketua RT, 4.253 ketua RW, 4.057 perangkat desa yang sudah diberikan atau dilindungi oleh asuransi BPJS Ketenagakerjaan.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu berharap, dengan adanya program asuransi tersebut membuat para ketua RT, RW dan perangkat desa tersebut bisa melaksanakan tugasnya lebih maksimal.
“Dengan adanya perhatian kita dari pemerintah daerah kepada ujung tombak di lapangan ini memberikan semangat kerja,” ujar bupati saat acara Penandatanganan perjanjian kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan DPMD di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Selasa (25/1).
Jaminan sosial tersebut, kata Dadang, berlaku untuk pihak yang menjabat sebagai perangkat desa, RT, RW.
“Ketua RT, RW itu kan berdasarkan SK. Tapi kalau selanjutnya para RT dan RW selesai menjabat, terus mau dilanjutkan BPJSnya, ya silahkan,” ungkap Dadang.
Dikatakan Dadang, ke depan pemerintah daerah akan terus melakukan upaya agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan juga melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan berdasarkan RPJMD yang telah disepakati.
“Tahun 2022 ini, Kabupaten Bandung akan lebih sukses untuk bisa merealisasikan program-programnya,” tutur Dadang.
Kepala Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan Bandung Lodaya, Dewi Mulya Sari mengatakan besaran iuran program jaminan ketenagakerjaan yaitu Rp.16.800 per bulan. Kata Dewi, anggota BPJS Ketenagakerjaan bisa memperoleh sejumlah perlindungan.
“Jadi ini iuran yang sangat murah, kalau dibanding dengan satu bungkus rokok masih jauh lebih murah dengan iuran satu bulan, untuk dua perlindungan,” kata Dewi.
Misalnya jika terjadi risiko kecelakaan kerja, maka cakupan perlindungannya seperti biaya pengobatan dan bisa masuk rumah sakit manapun. Kata Dewi, BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerjasama dengan berbagai rumah sakit, baik yang ada di Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung.
“Jadi dengan menunjukkan kartu sudah bisa dilayani dengan baik,” jelas Dewi.
Diungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi satu dari 7 kota/kabupaten di Jawa Barat yang masuk nominasi penerima penghargaan Paritrana, yaitu penghargaan tertinggi jaminan sosial.
Lily Setiadarma
