WARTAPARAHYANGAN.COM
BANDUNG – Ketua Komisi VIII DPR RI, TB Ace Hasan Syadzily menyebut ditemukan beberapa persoalan pada proses pendistribusian bantuan sosial, di antaranya masih banyak kartu kesejahteraan sosial (KKS) yang masih tertahan, sehingga para KPM belum menerima hak atas bantuan-bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Tadi telah dijelaskan misalnya untuk PKH kira-kira masih ada 2300an yang belum didistribusikan, yang kedua untuk kartu sembako (BPNT) ada sekitar 5000an dan terakhir BST juga ada 5000an yang belum didistribusikan atau istilahnya gagal salur kepada masyarakat,” papar Ace usai kunjungannya di Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Soreang Kabupaten Bandung, Jum’at (27/8).
Rombongan Komisi VIII DPR RI menyertai Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meninjau penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bandung.
Ace meyebut ada beberapa penyebab bantuan sosial gagal salur, di antaranya alamat KPM yang salah, KPM sudah meninggal dunia, dan KPM pindah alamat. Ace pun menegaskan, semua temuan tersebut harus segeta diselesaikan karena bantuan sosial ini akan terus menerus diberikan oleh pemerintah.
Pihak Komisi VIII katanya ingin memastikan jalan keluar untuk persoalan tersebut, termasuk memastikan agar bantuan sosial yang melalui perbankan itu harus betul-betul bisa didistribusikan langsung kepada masyarakat.
“Jangan sampai KKS itu tidak terdistribusikan kepada masyarakat. Kalau misalnya jumlahnya sampai 5000 di satu kabupaten, itu kan besar sekali, bisa mencapai sekitar setengah milyar, itu kan nilai yang cukup besar,” katanya.
Ia memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai mitra Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial. Ia meminta Himbara untuk transparan, karena bantuan-bantuan tersebut merupakan uang rakyat yang memang harus sampai kepada rakyat juga.
“Jangan sampai misalnya bantuan sosial masih terhenti gara-gara ketidakjelasan alamat, penerimanya tidak tahu siapa dan itu tidak dilaporkan kepada kita semua, kami ingin semua meastikan bahwa bantuan sosial itu dibagikan,” tegasnya.
Ace pun mendesak agar semua stakeholder terkait segera melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan masalah ini.
“Prinspnya, misalnya ada keluarga yang meninggal kalau tidak diwariskan maka itu tetap akan menjadi alokasi Kabupaten Bandung untuk mendapatkan kuota dari bansos itu, jadi tidak dialihakan ke daerah lain, tetapi tetap dimanfaatkan untuk usulan baru,” katanya.
Lily Setiadarma
