WartaParahyangan.com
BANDUNG – BPR Kerta Raharja menjadi salah satu perbankan yang dipercaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk menyalurkan Dana Bergulir, yang merupakan program Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Sejak awal peluncuran program tersebut, BPR Kerta Raharja telah menyalurkan Dana Bergulir kepada masyarakat sebesar Rp19 miliar.
Komisaris BPR Kerta Raharja, Mohamad Indra Anwari menjelaskan, Pemkab Bandung menggulirkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk tahap awal implementasi program Dana Bergulir tersebut. Dana sebesar itu selanjutnya dibagikan kepada dua perbankan yaitu BJB dan BPR Kerta Raharja.
“Tahap awal yang ditawarkan Rp40 miliar, masing-masing Rp20 miliar untuk BPR Kerta Raharja dan Rp20 miliar untuk BJB. Di BPR Kerta Raharja sendiri, Dana Bergulir tersebut kita bagi untuk 10 cabang di Kabupaten Bandung,” jelas Indra saat ditemui di Soreang, Selasa (4/10/2022).
Sebagai informasi, program Dana Bergulir ini diperuntukkan untuk UMKM Kabupaten Bandung. Artinya, semua UMKM Kabupaten Bandung yang membutuhkan dana bisa memanfaatkan program tersebut.
Masyarakat atau pelaku UMKM bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp2 juta. Jadi, dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp20 miliar maka program Dana Bergulir tahap awal bisa menyasar nasabah sebanyak 10 ribu orang.
“Adapun hari ini banyak juga kepala desa ataupun masyarakat yang belum mendapatkan pinjaman, ya karena kita cuma kebagian 10 ribu orang di tahap awal dari program Pak Bupati itu,” tutur Indra
Program Dana Bergulir tersebut, lanjut Indra, direncanakan totalnya sekitar Rp300 miliar/tahun. Tapi berapa pastinya itu nanti akan disesuaikan dengan hasil evaluasi yang dilakukan Pemkab Bandung bersama instansi terkait dan DPRD Kabupaten Bandung, sehingga nantinya akan ada kepastian kelanjutan program tersebut.
Indra juga telah meminta kepada para direksi dan karyawan BPR Kerta Raharja untuk berjuang bersama menyukseskan program Bupati Bandung tersebut, sehingga penerima manfaat program itu bisa tepat sasaran.
“Masyarakat dan nasabah kredit Dana Bergulir juga tentunya harus amanah,” kata Indra.
Untuk pengawasan aktif, katanya lagi, pihaknya tetap melihat data-data dari rekan-rekan direksi dan karyawan. Masukan dari mereka nanti akan dikaji berapa persen yang tersalurkan dan yang belum tersalurkan.
“Nanti juga kita cek apakah ada kendala atau tidak, baik di internal maupun di masyarakat,” pungkasnya.
Lily Setiadarma
