WartaParahyangan.com
BANDUNG – Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna mendampingi kunjungan kerja spesifikasi Komisi V DPR RI terkait sarana dan prasarana preservasi ruas Jalan Soreang-Rancabali-Cidaun yang bersumber dari APBN tahun 2022 dan 2023 di Kantor Direksi Keet HK-BAP Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Kamis (16/3/2023).
Bupati mengungkapkan, dalam rangka menentukan titik lokus program tersebut, pihaknya minta dilibatkan. “Harus koordinasi. Kenapa? Ada base camp di sini juga saya tidak tahu. Inilah pentingnya ada koordinasi, informasi, sehingga nanti kita bisa bantu apa kesulitannya,” imbuhnya.
Dadang mengatakan, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan berbagai pihak, maka berbagai permasalahan dapat diselesaikan bersama.
Sebagai contoh, lanjut Bupati, Pemkab Bandung bersama PTPN (PT Perkebunan Nusantara), Perhutani, dan masyarakat, melalui program pentahelix telah melakukan penanganan aliran sungai di Kecamatan Rancaekek sepanjang 12 km.
“Bahkan pemilik lahan turut menghibahkan lahannya. Ini plus ‘kan berarti. Makanya dengan program pentahelix, masyarakat bisa diajak ngobrol dan kerja sama. Selama bisa dipahami, saya kira masyarakat bisa. Kata siapa, masyarakat Indonesia ini sifat gotong-royongnya hilang, saya rasa enggak seperti itu,” ungkapnya.
Menurut Bupati, semangat gotong royong dapat dibuktikan Bupati Bandung bersama masyarakat, para pelaku usaha dan pihak lainnya dalam melaksanakan normalisasi sungai di Rancaekek sepanjang 12 km yang sudah terselesaikan.
“Sudah tiga kegiatan pentahelix saya lakukan. Pelebaran sungai sepanjang 12 km di Rancaekek selesai. Pelebaran atau normalisasi sungai Ciwidey sampai Soreang selesai. Urusan jalan, kalau duduk bersama, insya Allah selesai,” tuturnya.
Menanggapi program preservasi ruas Jalan Ciwidey-Rancabali-Cidaun, Bupati berencana mengundang pihak Perhutani pada Kamis malam.
“Kebetulan undangan itu juga untuk membahas hal yang berkaitan dengan kawasan Rancaupas. Kalau misalkan Kepala Balai mau memindahkan lokasi (geser trase), saya siap. Minggu depan mulai, saya siap. Benar, karena saya orang lapangan. Saya tahu persis kebutuhan lapangan,” katanya.
Sementara itu, anggota DPR RI H. Anang Susanto mengatakan, salah satu yang harus diupayakan adalah sebelum Lebaran mendatang penyelesaian sarana dan prasarana ruas jalan telah tuntas.
“Memang secara logika, tidak mungkin dan bukan sulap kalau harus clear semuanya. Paling tidak sudah berubah. Yang tadinya macet, jadi nggak macet. Enggak apa-apa. Nantinya ada rekayasa jalan,” kata Anang.
Kepala Balai Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat, Wilan Oktavian, ST., M.P.P.M., mengatakan, pihaknya telah melaporkan secara bertahap program yang dilaksanakan sampai tahun 2024 mendatang.
“Makanya, tadi kami laporkan. Ini adalah bertahap. Ada program sampai tahun 2024, pelebaran kurang lebih 30 km. Tapi memang lahannya banyak yang milik Perhutani, BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), dan PTPN. Ada juga punya warga,” katanya.
Nanti, kata Wilan, yang menjadi prioritas adalah lahan milik pemerintah. “Alhamdulillah, tadi sudah didukung Pak Bupati. Kita akan coba percepat. Sebetulnya, dari Perhutani, BKSDA, PTPN semuanya sudah mendukung. Tapi legalnya yang belum kita dapat. Supaya bisa bekerja. Nah, untuk mendapatkan legalnya, kita minta bantuan Pak Bupati,” katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Jamparing institut, Dadang Risdal Aziz mengatatakan, kunjungan kerja spesifik (kunfik) Komisi V DPR RI di Kabupaten Bandung tersebut seharusnya lebih menyoroti tentang progres pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jalan raya Soreang-Rancabali-Cidaun oleh pihak ketiga.
Sebab, kata Risdal, anggaran untuk proyek geometrik jalan tersebut sangat besar dan waktunya sudah berjalan satu tahun lebih.
Meski demikian, dirinya mengapresiasi jajaran komisi V DPR RI sudah melakukan kunfik pembangunan nasional di Kabupaten Bandung, sehingga aspirasi masyarakat yang selama ini disampaikan anggota DPR RI asal dapil Kabupaten Bandung memang terlihat nyata.
“Anggaran proyek ini sangat besar dan waktunya cukup lama, jadi Komisi V harus bisa memberikan pengawasan dalam progres pelaksanaan yang dilaksanakan pihak ketiga,” katanya.
Lily Setiadarma
